NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kampung menggelar sosialisasi penguatan kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu. Kegiatan berlangsung di Aula Kali Senen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Selasa (2/7/2026), dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kelengkapan data kependudukan di tingkat kampung.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Kepala Dinas terkait, Albertus Iyai, SE, ditegaskan bahwa administrasi kependudukan yang lengkap merupakan syarat utama akses seluruh pelayanan publik.
“Administrasi kependudukan yang lengkap adalah napas kesejahteraan hidup, karena setiap pelayanan publik—mulai pendidikan, kesehatan, perbankkan, hingga ketenagakerjaan—membutuhkannya. Maka setiap warga wajib memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap,” ujar Albertus menyampaikan arahan pemimpin daerah.
Gubernur secara khusus meminta seluruh warga segera melengkapi dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP‑el, akta kelahiran, perkawinan, perceraian, hingga akta kematian. Dokumen tersebut bukan sekadar surat administrasi, melainkan bukti identitas hukum dan dasar akses hak warga, mulai dari bantuan sosial, perlindungan hukum, hingga pelayanan dasar. Di sisi lain, data yang akurat menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan pemerintah agar tepat sasaran.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Distrik Nabire Barat serta aparat dari kedua kampung sasaran. Albertus berharap materi yang diterapkan dapat dilaksanakan secara konsisten di masing‑masing wilayah kerja demi tertib pelayanan.
Materi disampaikan dalam dua sesi utama: pertama oleh Sekretaris Dinas, Yermias Mote.S, STP, M.IP, mengenai pentingnya data bagi individu dan penyelenggaraan pemerintahan kampung; kedua oleh Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, Christian Paul Raymond, S.T, yang memaparkan syarat serta prosedur penerbitan dokumen. Kegiatan dipandu Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring, Herman Anou, S.Sos, M.IP.
Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Roni Abidondifu, S.STP.M.Si, menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta. Ia mengingatkan bahwa dokumen adalah kunci hak warga, sedangkan data yang valid menjadi landasan penyusunan program, kebijakan, anggaran, dan penyaluran bantuan di tingkat kampung.
Melalui kegiatan ini diharapkan Kampung Waroki dan Kampung Gerbang Sadu mampu mendorong kesadaran warga, melengkapi data kependudukan yang mutakhir, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai pondasi pembangunan Papua Tengah yang maju dan sejahtera.