Gubernur Papua Tengah Kecam Kekerasan di Puncak: Anak-Perempuan Tak Boleh Jadi Korban
NABIRE – Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa meninjau langsung korban insiden penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak, Jumat (17/4/2026) di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Papua Tengah terhadap masyarakat terdampak.
Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi Wakil Gubernur, Kapolda Papua Tengah, Danrem 173/PVB, unsur Majelis Rakyat Papua, Dinas Kesehatan Provinsi, serta Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Tengah. Rombongan meninjau kondisi korban, keluarga terdampak, dan situasi keamanan di lokasi kejadian.
Usai kunjungan, Gubernur tiba kembali di Nabire pukul 15.00 WIT melalui Bandara Douw Aturure. Ia menegaskan Pemprov Papua Tengah akan menanggung seluruh biaya pengobatan para korban hingga sembuh total.
“Pemerintah hadir untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan maksimal. Para korban tidak boleh merasa sendiri menghadapi musibah ini,” kata Meki Nawipa.
Pemerintah Papua Tengah, melalui Gubernur menyatakan akan memberi perhatian khusus kepada anak-anak korban. Dirinya mengungkapkan ada tiga anak yang ayahnya meninggal dunia dalam peristiwa sebelumnya.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan mempertimbangkan untuk membiayai pendidikan ketiga anak tersebut agar mereka tetap mendapatkan masa depan yang layak dan kelak dapat kembali membangun daerahnya,” ujarnya.
Terkait kondisi lapangan,Gubenur Meki menyebut komunikasi dan dialog dengan masyarakat terus dilakukan. Hasil koordinasi sementara menunjukkan satu kampung sudah kondusif, sementara dua kampung lain masih butuh pengecekan untuk memastikan ada tidaknya korban lain.
Pemda bersama tim gabungan menyiapkan langkah tanggap darurat. Dukungan logistik, tenda pengungsian, dan kebutuhan dasar akan diperkuat, termasuk bantuan tambahan bagi Pemkab Puncak Jaya yang lebih dulu bergerak.
Kepada wartawan, Gubernur juga mengecam keras tindakan kekerasan yang membuat anak-anak dan perempuan menjadi korban. Ia menegaskan penanganan keamanan harus profesional, tepat sasaran, dan tidak mengorbankan warga sipil.
“Kami ingin memastikan bahwa negara hadir. Anak-anak dan perempuan tidak boleh menjadi korban. Ke depan, penyelesaian persoalan harus lebih mengutamakan komunikasi, pendekatan humanis, dan solusi damai,” tegasnya.
Pemprov Papua Tengah akan terus mendorong solusi damai melalui diplomasi kemanusiaan demi keamanan berkelanjutan di wilayah pegunungan Papua.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
