Perkuat Fondasi Kebijakan, Pemprov Papua Tengah Tutup Sosialisasi Forum Satu Data & E-Walidata SIPD-RI di Timika
TIMIKA – Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menutup secara resmi Sosialisasi Forum Satu Data dan Tata Cara Penginputan E-Walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola data pembangunan daerah agar lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel.
Acara penutupan ditutup oleh Asisten I Sekretaris Daerah Papua Tengah, Alantino Wiyai, mewakili Gubernur Meki Nawipa, telah dilaksanakan selama dua hari, mulai 9–10 Juni 2026, Bertempat di Horison Diana Hotel, Timika,Kabupaten Mimika.
Tampak hadir perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), narasumber, fasilitator, serta tim teknis pengelola data dari berbagai kabupaten di wilayah kerja Papua Tengah.
Dalam sambutannya, Alantino Wiyai menekankan bahwa ketersediaan data yang mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kebutuhan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
“Data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Papua Tengah.”kata Alantino (10/06/2026)kemarin.
Dia juga menyoroti bahwa data bukan sekadar angka, melainkan instrumen utama untuk memastikan program pembangunan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Selain itu, data yang mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah akan memperkuat proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan,” ujar Alantino.
Ia menegaskan bahwa sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antarinstansi menjadi faktor penentu keberhasilan dalam membangun sistem data yang terintegrasi. Tanpa kesamaan visi, risiko tumpang tindih data atau ketidakakuratan informasi akan menghambat efektivitas pelayanan publik.
Untuk memastikan implementasi Satu Data Indonesia berjalan optimal, Alantino secara khusus menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua Tengah untuk menjalin koordinasi intensif dengan Bapperida. Kolaborasi antara “wali data” (pemilik data) dan “produsen data” (penghasil data) harus terus dibangun agar seluruh siklus pengelolaan data—mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga penyebarluasan—berjalan sistematis.
“Kesamaan visi dan tujuan antara Bapperida dan Dinas Kominfo sangat penting agar program Satu Data dapat berjalan optimal dan mendukung pemerataan pembangunan di Papua Tengah,” tambahnya.
Menutup kegiatan, Alantino mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi langsung mengimplementasikan ilmu dan keterampilan penginputan E-Walidata ke dalam tugas harian masing-masing di OPD. Ia berharap hasil sosialisasi ini menjadi langkah nyata menuju sistem pemerintahan berbasis data (data-driven government) yang transparan dan efektif.
Dengan berakhirnya kegiatan ini, Pemprov Papua Tengah optimis bahwa kualitas data pembangunan daerah akan semakin meningkat. Hal ini diharapkan menjadi dasar kuat dalam mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Papua Tengah.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
