Buka Rakortekrenbang 2026, Pemprov Papua Tengah Selaraskan Perencanaan Menuju RKPD 2027
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026. Berlangsung selama dua hari (14-15/04/2026) Bertempat di Aula Guest House Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire
Dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Papua Tengah serta perwakilan kementerian terkait. Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, sambutan Gubernur Papua Tengah dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Viktor Fun. Ia menegaskan bahwa Rakortekrenbang merupakan forum krusial untuk memastikan integrasi perencanaan antara pusat dan daerah berjalan efektif.
“Rakortekrenbang merupakan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menekankan bahwa pembangunan daerah harus selaras dengan arah kebijakan nasional,” ujar Viktor.
Forum ini diarahkan untuk memastikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 mampu memberikan kontribusi nyata terhadap target pembangunan nasional, termasuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN).
Selain itu, dilakukan pemetaan dan penyepakatan indikator makro pembangunan. Seluruh hasil pembahasan akan diintegrasikan melalui sistem e-Rakortek dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk menjamin akurasi data.
Viktor juga menyoroti sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi, seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya kualitas SDM, serta keterbatasan infrastruktur dan konektivitas.
“Perencanaan pembangunan harus berbasis data dan bukti (evidence-based), dengan fokus pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergi lintas sektor menjadi kunci,” tegasnya.
Hasil Rakortekrenbang ini nantinya akan menjadi pijakan utama dalam Musrenbang Nasional maupun Provinsi, serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Pemerintah juga berkomitmen menurunkan prioritas pembangunan hingga ke tingkat kabupaten agar implementasi berjalan tepat sasaran.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
