Kadin Papua Tengah Akan Gelar Talkshow Ekonomi “Rama Tama” untuk Perkuat Ekonomi Lokal
NABIRE – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Tengan besok akan menyelenggarakan Talkshow ekonomi bertajuk “Rama Tama” akan berlangsung Rabu (25/2/2026) besok di kota Nabire.
Kegiatan strategis awal tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi program ekonomi daerah, menyelaraskan kebijakan dengan visi misi pemerintah provinsi, serta mendorong pemberdayaan pelaku usaha lokal secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan, Ketua Umum Kadin Papua Tengah, Alexander Gobai, dalam jumpa pers di ruang rapat Kadin Papua Tengah pada Selasa (24/2/2026) siang tadi.
Menurutnya, talkshow merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Rapat Pimpinan Provinsi yang digelar tahun sebelumnya.
“Tahun kemarin kita telah mengikuti kegiatan Rapimnas, hasilnya menjadi dasar untuk menyusun program-program. Diawal tahun ini kita mau take off dan mulai menjalankan berbagai program untuk mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur di sektor ekonomi,” ucap Gobai.
Gobai juga mantan aktivis mahasiswa ini, menambahkan bahwa persepsi publik yang menganggap Papua Tengah hanya bergantung pada sektor pertambangan perlu diperluas. Kadin akan dorong pengembangan sektor perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan sektor produktif lainnya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah.
Acara akan menghadirkan perwakilan Kadin Pusat termasuk Direktur Eksekutif dan investor, serta Kepala Dinas Satu Atap Papua Tengah beserta tim 11 yang telah dibentuk.
Pada kesempatan tersebut, Pihaknya akan dipaparkan hasil pendataan potensi ekonomi unggulan di delapan kabupaten yang telah mencapai 99 persen.
“Kita juga berkomitmen memperkuat peran UMKM dan pelaku usaha asli Papua dengan memudahkan akses administrasi dan menguatkan legitimasi usaha,” jelas Gobai.
Hasil pemetaan akan diformulasikan menjadi brosur dan stiker yang akan disebarluaskan di terminal, pelabuhan, dan titik strategis lainnya.
Pasca talkshow tersebut, direncanakan akan menggelar pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas kolaborasi dalam penyelarasan regulasi dan dukungan kebijakan.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
