Jumlah ASN 2.300, BKPSDM Papua Tengah Sebut 25% Masih Berstatus Kepegawaian Daerah Asal
NABIRE – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah mengungkapkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Papua Tengah telah mencapai lebih dari 2.300 orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, kepada wartawan di ruang kerjanya,Rabu (18/2/2026) siang tadi.
Denci menjelaskan bahwa sebelum tahun 2024, jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Papua Tengah berkisar 1.400 orang. Namun, setelah CPNS formasi 2024 masuk sebanyak 874 orang, totalnya kini menjadi 2.200 lebih atau sekitar 2.300 ASN Provinsi Papua Tengah.
Namun, sekitar 25% ASN tersebut masih berstatus kepegawaian daerah asal, yakni kabupaten. Kondisi ini berdampak pada sejumlah layanan administrasi, seperti kenaikan pangkat dan proses mutasi ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Denci mengungkapkan bahwa hingga kini masih terdapat 84 ASN yang datanya belum terbaca secara utuh dalam sistem MyASN. Kendala utama dihadapi antara lain ketidaksesuaian golongan dan ijazah, serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang belum tervalidasi.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, BKPSDM Papua Tengah telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Regional IX guna mencocokkan dan memverifikasi data ASN yang bermasalah.
“Kalau tidak disesuaikan, dampaknya besar, mulai dari layanan kenaikan pangkat sampai pengurusan pensiun bisa terhambat,” tegas Denci.
BKPSDM juga memastikan akan menyurati masing-masing OPD dan ASN terkait agar segera melengkapi persyaratan administrasi. ASN yang namanya telah tercantum diminta datang langsung ke BKPSDM Provinsi Papua Tengah untuk mendapatkan penjelasan lebih anjut.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
