LKPJ Papua Tengah 2025: PAD Capai 114,50%, Beberapa Indikator Makro Meningkat
NABIRE – Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Papua Tengah, Gubernur Provinsi Papua Tengah resmi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025. Pada Selasa (31/03/2026) Bertempat di Aula Kantor DPR Papua Tengah berlokasi Jalan Pepera, Kabupaten Nabire.
Dihadiri Gubernur Papua Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Tumiran, S.Sos., M.AP, bersama pimpinan dan anggota DPRP, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat dan rohaniawan.
Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat perencanaan dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota. Ini juga merupakan wujud akuntabilitas konstitusional atas pelaksanaan anggaran, pembangunan, dan tugas pemerintahan sepanjang tahun lalu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Dalam sambutan, Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Tumiran, S.Sos., M.AP, mengatakan bahwa Agenda ini merupakan momentum penting dalam perjalanan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.
” Beberapa program strategis telah dijalankan, antara lain Pendidikan Gratis dan Sekolah Sepanjang Hari, penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah, pembangunan infrastruktur untuk membuka keterisolasian, serta pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua melalui UMKM dan sektor unggulan daerah.”kata Tumiran (31/03/2026) dalam sambutan kutip media papualives.com.
Dirinya menjabarkan bahwa, Capaian indikator makro menunjukkan perkembangan positif. Usia Harapan Hidup mencapai 60,25 tahun, prevalensi stunting ditekan hingga 12,75%, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 86,78. Provinsi ini juga meraih Pemimpin Daerah Awards 2025 atas inovasi di bidang pendidikan.
Terkait keuangan, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp4,12 triliun atau 101,46% dari target, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp601,7 miliar atau 114,50%. Belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,78 triliun atau 78,57% dari pagu Rp4,81 triliun, yang diarahkan untuk pelayanan dasar dan pembangunan.
“Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan, khususnya dalam optimalisasi penyerapan belanja dan keterbatasan akses geografis,”pungkasnya.
LKPJ tersebut diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan dievaluasi, dengan harapan mendapatkan masukan sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintahan di tahun mendatang.
Untuk diketahui bahwa, Seluruh kebijakan pemerintahan tahun 2025 berdasarkan visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan”, yang dijabarkan dalam tujuh misi mulai dari pengembangan sumber daya manusia hingga pembangunan daerah tertinggal.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
