Tim Harmonisasi Diterjunkan ke Kapiraya, Gubernur Tekankan Penentuan Tapal Batas Adat
TIMIKA – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, telah mengutus tim harmonisasi yang terdiri dari tiga bupati agar menyelesaikan konflik sosial antar suku Mee dan Kamoro di Distrik Kapiraya. Distrik ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
Tim harmonisasi dijadwalkan bertemu di Timika pada hari Senin, Tanggal 23 Februari 2026, sebelum bertolak ke Kapiraya untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat. Fokus utama dari tim ini adalah membantu menentukan tapal batas adat sebagai solusi permanen untuk konflik yang terjadi.
“Apapun ceritanya harus buat tapal adat dulu,” tegas Gubernur Nawipa.
Gubernur menekankan pentingnya penentuan hak-hak ulayat serta upaya perdamaian yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada para bupati dari Deiyai, Dogiyai, dan Mimika atas pembentukan tim harmonisasi ini.
“Itu artinya satu langkah perdamaian sudah nampak, jadi tim ini harus dilepas sama-sama oleh ketiga bupati,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, tim harmonisasi akan berfokus pada identifikasi warga asli di daerah perbatasan dan memastikan bahwa hanya mereka yang terlibat dalam penentuan tapal batas adat.
“Jangan libatkan orang yang bukan asli Kapiraya. Tidak boleh ada orang baru yang masuk, karena dia tidak tahu tapal batas,” kata Gubernur kutip media.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan bahwa peran pemerintah dan tim harmonisasi adalah sebagai mediator. Keputusan akhir mengenai tapal batas adat dan perdamaian sepenuhnya berada di tangan masyarakat.
“Pemerintah dan tim hanya memediasi, yang kita bicara hari ini adalah masyarakat menentukan tapal batas adat, setelah itu baru kita semua bersatu buat perdamaian dan menentukan tapal batas,” pungkasnya.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
