Perkuat Berbagai Strategi, Pemprov Papua Tengah Berhasil Tekan Angka Anak Tidak Sekolah Hingga 74 Ribu Lebih
JAYAPURA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah terus memperkuat beragam strategi untuk mempercepat penanganan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS). Langkah yang diambil meliputi pendekatan pendidikan berbasis asrama, penerapan Sekolah Sepanjang Hari (SSH), penempatan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE, saat memaparkan praktik baik penuntasan ATS dalam forum koordinasi pendidikan yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura.
Menurut Nurhaidah, salah satu pendekatan yang dinilai paling efektif untuk mencegah anak putus sekolah adalah program bantuan biaya pendidikan dengan pola asrama. Sejak tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyalurkan dukungan pembiayaan untuk 13 asrama yang dikelola lembaga keagamaan, yang menampung sebanyak 1.009 siswa yang tersebar di enam kabupaten.
Selain membangun dan mendukung asrama sendiri, pemerintah juga menjalin kerja sama strategis dengan sejumlah lembaga pendidikan berkualitas, antara lain Sekolah Genius Tangerang, Meepa Boarding School, dan SMA Meepago Nabire. Kerja sama ini bertujuan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak Papua Tengah yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Tak hanya fokus pada tempat tinggal dan akses, pemprov juga meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui program Sekolah Sepanjang Hari (SSH). Program ini dirancang untuk memperkuat karakter siswa, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, serta pembinaan peserta didik secara menyeluruh.
“Pada tahun 2025, telah ditetapkan 10 sekolah dasar sebagai proyek percontohan SSH di delapan kabupaten, dengan jumlah siswa yang terlibat mencapai 2.021 anak,” ungkap Nurhaidah. Program ini diharapkan dapat memperpanjang waktu belajar efektif sekaligus menekan angka putus sekolah di wilayah tersebut.
Di sisi lain, penguatan kualitas pendidikan juga dilakukan melalui pemenuhan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Melalui program pengadaan dan penempatan Guru Mapega, pemerintah menargetkan pemerataan guru hingga ke pelosok daerah. Pada tahun 2025, sebanyak 274 guru telah ditempatkan di wilayah pedalaman, dan angka ini akan ditingkatkan menjadi 500 guru pada tahun 2026.
Nurhaidah menekankan bahwa keberadaan tenaga pengajar di daerah 3T sangat krusial, mengingat kekurangan guru merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka ATS di masa lalu.
Selain penempatan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru juga menjadi prioritas melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Sepanjang tahun 2025, pemerintah telah memfasilitasi 801 guru untuk mengikuti PPG dan dinyatakan lulus sertifikasi. Tahun 2026 ini, jumlahnya kembali ditingkatkan menjadi 1.000 guru.
“Peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru diyakini akan memberikan dampak besar terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan, serta berkontribusi langsung dalam menekan angka anak putus sekolah,” tambahnya.
Sebagai langkah penyempurnaan, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sedang menyusun peta jalan penanganan ATS agar intervensi yang dilakukan lebih terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan.
Hasil dari berbagai strategi yang dijalankan mulai terlihat nyata. Data menunjukkan tren penurunan angka ATS yang sangat signifikan. Jika pada tahun 2024 tercatat sebanyak 205.764 anak tidak bersekolah, maka berdasarkan data Dasport Kemendikdasmen per April 2026, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 131.118 anak. Artinya, ada penurunan sebanyak lebih dari 74.000 anak yang kini sudah kembali mengakses pendidikan.
“Penurunan angka ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah di Papua Tengah,” tutup Nurhaidah mengakhiri pemaparannya.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
