MENU Kamis, 30 Apr 2026

Jaga Kepercayaan Ekosistem MBG, Korwil BGN Nabire Minta SPPG Tuntaskan Pembayaran Sebelum 2026

waktu baca 2 menit
Selasa, 23 Des 2025 04:00 345 admin

NABIRE – Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Papua Tengah, Marsel Asyerem, memberikan himbauan tegas kepada seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (Ka. SPPG) di Kabupaten Nabire untuk segera melunasi kewajiban pembayaran kepada mitra dan supplier bahan pangan lokal.

Himbauan ini disampaikan menyusul kebijakan Badan Gizi Nasional pusat yang menutup sementara akun Virtual Account (VA) SPPG pada akhir Desember 2025, sebagai bagian dari proses rekonsiliasi keuangan dan evaluasi periodik tahunan.

Meski VA ditutup sementara, Marsel Asyerem menegaskan bahwa operasional distribusi makanan bergizi di lapangan harus tetap berjalan profesional hingga 31 Desember 2025.

“Kami menghimbau kepada seluruh Kepala SPPG di Nabire untuk segera melakukan pelunasan pembayaran kepada para mitra dan supplier. Hal ini penting agar kepercayaan ekosistem pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga dengan baik,” ujar Marsel Asyerem kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Menurut Marsel, pembayaran tepat waktu kepada supplier lokal menjadi kunci utama keberlanjutan program MBG di wilayah Papua Tengah. Program ini sangat bergantung pada pasokan bahan pangan dari petani, peternak, dan pedagang setempat, sehingga kelancaran arus kas bagi mereka harus diprioritaskan.

“Jangan sampai kendala administratif menghambat hak-hak para mitra. Kami ingin memastikan bahwa ketika akun VA dibuka kembali pada awal 2026, semua urusan hutang-piutang dengan supplier sudah selesai, sehingga distribusi makanan bergizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui tidak terganggu,” tambahnya.

Langkah Mitigasi dan EvaluasiPenutupan sementara VA juga dimanfaatkan BGN Wilayah Papua Tengah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa distribusi gizi di setiap SPPG di Nabire. Marsel mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan prinsip utama dalam menjalankan program nasional ini.

“Sidak dan pemantauan akan terus kami lakukan. Kami mengapresiasi kerja keras para pengelola SPPG selama ini, namun kepatuhan terhadap prosedur administrasi dan kewajiban kepada pihak ketiga harus tetap dikedepankan demi kelancaran Program Makan Bergizi Gratis di Bumi Cenderawasih,” pungkas Marsel.

Dengan langkah ini, diharapkan seluruh SPPG di Kabupaten Nabire dapat merapikan laporan keuangan dan memulai siklus pelayanan 2026 dengan kondisi finansial yang sehat.

Program MBG, yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, sekaligus mendukung ekonomi lokal melalui penggunaan bahan pangan dalam negeri.

Hingga pertengahan Desember 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 50,7 juta penerima manfaat secara nasional dengan realisasi anggaran Rp52,9 triliun dari pagu Rp71 triliun.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
error: Content is protected !!