Gubernur Papua Tengah Kritik di Depan Menteri: Dana Otsus Dipangkas, Aceh Malah Ditambah 10 Triliun!
JAKARTA – Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025-2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas menjadi sorotan nasional setelah Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang juga Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua, menyampaikan kritik pedas terhadap kebijakan anggaran pemerintah pusat.Berlangsung Selasa 16 Desember 2025 siang tadi.
Acara bertema “Bergerak Bersama untuk Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” dihadiri para menteri kabinet, termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, beserta seluruh gubernur dari enam provinsi di Tanah Papua dalam siaran langsunh akun youtube.com.
Dalam sambutannya, Gubernur Nawipa mengawali dengan komitmen bersama gubernur Papua dari pertemuan di Nabire pada April 2025 untuk mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di Papua.
Dirinya menegaskan kesetiaan Papua terhadap NKRI meski menghadapi konflik di wilayah pegunungan. Namun, nada berubah menjadi kritik tajam saat membahas dana Otonomi Khusus (Otsus). Nawipa menyayangkan pemangkasan dana Otsus Papua melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sementara Aceh disebut mendapat tambahan signifikan.
“Hanya saya sayangkan hari ini Aceh dapat khusus dari pemerintah pusat, di mana dana Otsusnya ditambah, sementara kita di Tanah Papua malah dikurangi. Jadi undang-undang itu dilemahkan,” ujar Nawipa kutip media ini.
Mewakili kepala daerah se-Tanah Papua dirinya meminta review Inpres tersebut, karena pemangkasan akan menghambat pembangunan di daerah rawan konflik seperti Papua Tengah.
“Kita ini hidup dengan perang Pak… Apapun yang kita bicara hari ini tidak akan jalan jika dana Otsus sudah dipangkas.”tegasnya.
Selain itu, dirinya menyoroti sektor pendidikan. Berdasarkan riset UNIPA dan data DIKTI, dibutuhkan Rp9,4 triliun selama 10 tahun untuk memberantas buta huruf dan memperbaiki infrastruktur sekolah.
Dirinya beberkan kontribusi PT Freeport Indonesia ke pemerintah pusat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, dan meminta 10% dialokasikan untuk pendidikan Papua.
“Freeport saja kita sudah sumbang banyak, 10 persen saja Pak kasih kita, pendidikan di Tanah Papua selesai.” Pintanya.
Untuk diketahui, Kritik ini mencerminkan aspirasi daerah atas keadilan fiskal, di tengah upaya pemerintah pusat mempercepat pembangunan Papua melalui RAPPP yang menargetkan Papua sehat, cerdas, dan produktif hingga 2029.
Peluncuran RAPPP ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi, meski disertai catatan kritis dari para gubernur Papua.
Pos terkait
2 Komentar
Tinggalkan Balasan
STATISTIK PEMBACA
1 bulan lalu
Kab bupaten paniai
1 bulan lalu
Distrik wegebino kampung obaiyoweta