Pemprov Papua Tengah Lanjutkan Program Layanan Kesehatan, Target Semua Masyarakat Tercover Jaminan
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KB) meluncurkan serangkaian kebijakan komprehensif untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan di seluruh wilayah.
Program ini mencakup penguatan fasilitas rumah sakit, penjaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, layanan tambahan di luar tanggung BPJS, serta sinergi antar tingkat pemerintahan. Hal itu disampaikan dr. Agus, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KB) Provinsi Papua Tengah dalam jumpa pers di ruang Kantor DP2KB Papua Tengah,Senin (02/03/2026) siang.
“Kami merencanakan penguatan rumah sakit di setiap kabupaten dan pembinaan kader posyandu yang dibekali dengan 25 kompetensi. Saat ini sudah ada tiga rumah sakit dengan fasilitas cukup baik di Nabire, Mimika, dan Paniai yang akan menjadi pusat dukungan bagi kabupaten sekitarnya,” ujar dr.Agus.
Dalam hal jaminan kesehatan, pemerintah provinsi menegaskan bahwa setiap orang harus memiliki akses BPJS Kesehatan. Masyarakat hanya perlu membawa Kartu Keluarga saat berobat untuk memeriksa status aktivasi. Bagi yang sudah tercover oleh program pusat, biaya akan ditanggung langsung, sedangkan yang belum akan menggunakan kuota Jamkesda kabupaten dengan target pencapaian 37,5%.
“Jika kuota kabupaten penuh, provinsi telah menyediakan cadangan untuk 50 ribu orang dengan sistem berjenjang agar tidak terjadi duplikasi. Kami akan melihat kondisi penyakit dan kebutuhan pasien sebelum memberikan dukungan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyediakan layanan komplementer untuk kebutuhan yang tidak ditanggung BPJS, seperti obat-obatan tertentu, BMHP, kaki palsu, peti jenazah, dan pemulasan jenazah. Kerjasama juga telah terjalin dengan maskapai penerbangan Smartt, Jayasi, MAV, dan AMA untuk pengangkutan jenazah serta pasien rujukan.
Dokter Agus menekankan pentingnya kerja sama antar tingkat pemerintahan dalam penanganan rujukan. Pasien diwajibkan melalui proses di tingkat kabupaten terlebih dahulu, dan provinsi hanya akan memberikan dukungan jika dana rujukan kabupaten telah habis.
“Kita bekerja sama bahu membahu. Provinsi memiliki kemampuan terbatas, namun program ini diharapkan menjadi praktik baik yang bisa diadopsi oleh seluruh kabupaten di Papua Tengah,” tutupnya.
Untuk diketahui bersama bahwa, Berdasarkan Mapping, Rumah sakit di Kabupaten Paniai akan menunjang Kabupaten Deiyai dan Dogiyai, sementara rumah sakit di Kabupaten Nabire akan mendukung Kabupaten Intanjaya. Sedangkan Kabupaten Mimika akan membantu wilayah Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
