Susun RKPD 2027, Pemprov Papua Tengah Angkat Tema Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah
NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menggelar Forum Perangkat Daerah dan Focus Group Discussion (FGD) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, Selasa (7/4/2026) kemarin.
Forum ini menjadi momentum strategis guna memastikan arah pembangunan daerah berjalan terpadu, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Dalam sambutan Gubernur Meki Nawipa yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda), dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K), MH, Gubernur Papua Tengah menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan langkah krusial menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah.
“Tahun ini kami mengusung tema ‘Penguatan Ekonomi Lokal dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Wilayah’. Tema ini dipilih karena sangat relevan dengan kebutuhan saat ini, di mana pembangunan harus berakar pada potensi unggulan daerah, baik sumber daya alam, kearifan lokal, maupun kekuatan sosial budaya,” ujar Gubernur.
Melalui tema tersebut, pemerintah berkomitmen menggerakkan roda ekonomi dari bawah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, sekaligus meningkatkan posisi tawar Papua Tengah di tingkat nasional.
Gubernur juga mengakui sejumlah tantangan besar yang masih dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta perlunya peningkatan kesejahteraan di tengah keterbatasan kapasitas fiskal. Namun, optimisme tetap terjaga berkat kekayaan alam dan semangat gotong royong masyarakat yang kuat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Gubernur menekankan lima instruksi utama kepada seluruh perangkat daerah:
– Program kerja wajib berorientasi pada hasil nyata (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran.
– Perencanaan harus berpijak pada data akurat agar kebijakan tepat sasaran.
– Memperkuat sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota demi menghindari tumpang tindih program.
– Memacu inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
– Setiap kebijakan harus memberikan dampak langsung pada penguatan ekonomi kerakyatan.
“Melalui forum ini, diharapkan lahir rumusan program yang selaras dengan prioritas daerah dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Partisipasi aktif ini diharapkan tidak hanya berhenti menjadi dokumen, tetapi melahirkan komitmen bersama mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
