NABIRE– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP, M.Si, menegaskan bahwa Focus Group Discussion (FGD) penyusunan naskah rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah tahun 2026 bertujuan memastikan setiap program pembangunan di delapan kabupaten berbasis data dan fakta lapangan.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, dari Selasa 20 hingga Jumat 23 Oktober 2026 bertemapat, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah ini merupakan inisiatif yang sejalan dengan arahan Gubernur Papua Tengah.
Elieser menjelaskan, langkah ini diambil untuk mengkaji secara mendalam kondisi pendampingan pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Kita ingin memastikan benar bahwa setiap program kegiatan ataupun kebijakan yang kita laksanakan di posisi, khususnya di 8 kabupaten, tentunya harus berdasarkan bukti atau berdasarkan fakta di lapangan. Kita mengkaji kondisi dari semua bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, politik-keamanan, hingga sosial,” ujar Elieser, Rabu (21/10/2026).
Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif, Bapperida menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sebagai narasumber. Mereka meliputi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat provinsi dan kabupaten, perwakilan pihak keamanan, mitra pembangunan dari kalangan dunia usaha, serta insan media.
Elieser menambahkan, kegiatan ini dibagi ke dalam delapan sesi diskusi (dua sesi per hari) yang disesuaikan dengan bidang pembangunan masing-masing. Setiap sesi dipandu oleh tim ahli yang berlatar belakang peneliti.
“Di sini ada 11 orang tim ahli yang mendampingi kami. Mereka akan membantu melakukan pengkajian terkait informasi yang disampaikan para narasumber. Setiap sesi bergantian sesuai dengan profesi dan keahlian mereka di bidangnya,” jelasnya.
Sebagai bagian dari proses verifikasi data, tim Bapperida telah mengirimkan format khusus yang wajib diisi oleh para narasumber sesuai dengan bidangnya. Meskipun beberapa narasumber masih dalam proses penyusunan, mereka diberikan kesempatan untuk melengkapi laporan secara rinci.
“Harapan kami, laporan final dari FGD ini benar-benar akurat, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Hasil kajian ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan program kegiatan yang tepat sasaran, menjawab permasalahan di lapangan, dan dapat dilaksanakan dalam dua hingga tiga tahun ke depan,” pungkas Elieser.