Demo Aman di Nabire, Front Rakyat Bergerak Desak Penutupan PT. Freeport
NABIRE – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Bergerak (FRB) berhasil menyampaikan aspirasi mereka secara damai di Kota Nabire, Selasa (7/4/2026). Aksi yang berakhir di halaman Kantor DPR Provinsi Papua Tengah ini berlangsung tertib dan dikawal ketat oleh aparat keamanan.
Dalam orasi dan dokumen yang diserahkan, massa mengajukan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi di Tanah Papua. Mereka menuntut penutupan operasi PT Freeport Indonesia dan pengembalian hak kedaulatan bagi rakyat Amungsa, serta menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh.
Selain isu ekonomi, massa juga menyoroti persoalan kebijakan strategis nasional. Mereka menolak rencana pembangunan infrastruktur antariksa di Pulau Biak yang dinilai melibatkan pihak asing dan mengancam hak ulayat. Massa juga mendesak penghentian operasi militer di seluruh wilayah Papua dan menolak proyek yang dianggap merampas tanah adat.
Tuntutan lainnya mencakup penghentian eksploitasi sumber daya alam ilegal, pemberian hak penentuan nasib sendiri, hingga penyelesaian kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Dogiyai.
Ketua DPR Provinsi Papua Tengah yang menerima perwakilan massa menyatakan siap menampung seluruh aspirasi tersebut. Pihak legislatif menjamin akan menindaklanjuti dan mengoordinasikan tuntutan tersebut dengan instansi terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Kami apresiasi aksi yang berjalan damai. Aspirasi ini akan kami salurkan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Ketua DPR.
Aksi demonstrasi ini ditutup dengan ajakan untuk tetap bersatu dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Papua dengan cara-cara yang demokratis dan menjaga ketertiban umum.
Lll
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
