Wamendagri Ribka Haluk Tinjau Pusat Pemerintahan Papua Tengah, Apresiasi Progres Permanen
NABIRE– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk bersama Wakil Menteri PUPR Diana Kusumastuti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Rabu (3/6/2026). Kunjungan difokuskan meninjau progres pembangunan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kampung Kaladiri, Distrik Nabire Barat.
Rombongan disambut Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa, Wakil Gubernur Deinas Geley, Sekda dr. Silwanus Sumule, Kapolda Brigjen Pol. Jermias Rontini, Danrem Brigjen TNI Vivian Alivianto, serta Forkopimda.
Tinjau Kantor Gubernur, DPRD, hingga MRP
Kedua wamen memeriksa langsung bangunan vital yang sedang dibangun:
1. Kantor Gubernur Papua Tengah
2. Gedung DPRD Papua Tengah
3. Gedung MRP Papua Tengah
4. Tiga tower pendukung kawasan pusat pemerintahan
Hasil tinjauan: progres fisik signifikan dan berjalan sesuai rencana. Tim pelaksana di lapangan dinilai konsisten dan profesional.
Wamendagri Ribka Haluk apresiasi pembangunan permanen yang konsisten. Menurutnya ini cermin keseriusan Pemprov Papua Tengah membangun fondasi birokrasi kuat.
“Sudah konsisten, kita semua lihat perkembangan permanen. Tiga aktor utama, Pemprov Papua Tengah, MRP, dan DPRD sudah profesional. Pembangunan tiga tower juga layak diapresiasi,” ujar Ribka.
Ia tegaskan pusat pemerintahan representatif bukan sekadar simbol, tapi fondasi logistik dan administratif. “Saya percaya pembangunan di Papua Tengah akan jadi titik logistik strategis dan awal kebangkitan masyarakat Papua,” tambahnya.
Wamen PUPR Diana Kusumastuti dalam kesempatan yang sama, dirinya soroti teknis Gedung A, B, C. Progres dinilai on track dan memuaskan.
“Alhamdulillah progresnya cukup baik. Mudah-mudahan selesai tepat waktu agar bisa dukung kelancaran pemerintahan Papua Tengah,” kata Diana.
Kementerian PUPR targetkan seluruh fasilitas utama rampung akhir Desember 2026. Tujuannya agar tahun anggaran berikutnya bisa langsung dipakai operasional penuh.
Selain inspeksi, pertemuan juga bahas usulan teknis dan kebutuhan mendesak. Tujuannya cegah hambatan rantai pasok, tenaga kerja, dan perizinan.
Kunjungan ini tegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih dorong pemerataan pembangunan di timur Indonesia, khususnya provinsi baru hasil pemekaran. Dengan selesainya pusat pemerintahan di Kaladiri, pelayanan publik ke masyarakat Papua Tengah diharapkan semakin prima sekaligus jadi penggerak ekonomi baru di pesisir utara Papua.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
