Uskup Timika: Jangan Biarkan Proyek Kapitalis Pecah Belah Papua, Gereja & Adat Harus Menolak Perusakan Hutan
TIMIKA – Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, menegaskan bahwa momen perayaan Hari Sejarah Katolik bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan momentum rahmat untuk memperkuat kesatuan umat di Tanah Papua. Ia secara tegas memperingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kepentingan proyek kapitalis yang berpotensi memecah belah kerukunan antaragama dan antarsuku demi menguasai sumber daya alam.
Hal tersebut disampaikan Mgr. Bernardus dalam keterangannya, Senin (25/05/2026) siang usai perayaan Ekaristi Penutupan Pentekosta di Stasi Martinus, Timika. Ia menekankan bahwa kesatuan orang Papua—baik yang beragama Katolik, Kristen, maupun Islam—adalah harga mati yang harus dijaga dari segala bentuk provokasi.
Mgr. Bernardus menyoroti fenomena di mana isu agama, pembangunan, atau proyek sering kali dijadikan alat untuk menciptakan konflik horizontal. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam “satu perahu Papua” dan menolak segala upaya adu domba.
“Ikatan kita berbeda-beda tapi kita satu. Papua ini satu perahu yang jangan dipecah belah oleh kepemimpinan atau kepentingan lain. Kita jangan terprovokasi oleh ‘rok-rok jahat’ atau kepentingan yang memecah belah atas nama suku, agama, maupun wilayah,” tegasnya.
Uskup juga memberikan pesan keras terkait eksploitasi sumber daya alam, khususnya pembukaan hutan (HGU) dan proyek-proyek besar yang masuk tanpa persetujuan penuh dari masyarakat adat, gereja, dan tokoh agama.
“Proyek-proyek kapitalis yang masuk seringkali menciptakan konflik supaya mereka yang menguasai. Dengan kesatuan ini, kita harus halau semua itu. Jangan kasih usutan (pembukaan lahan/hutan) di Fakfak, jangan kasih hutan di tanah Papua yang lain jika masyarakat adat, gereja, dan tokoh-tokoh agama belum setuju. Kalau tanpa itu, tidak boleh!” pungkasnya dengan nada tegas.
Menanggapi pertanyaan umat mengenai kepastian penetapan tanggal 22 Mei sebagai Hari Sejarah Katolik secara resmi, Mgr. Bernardus menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Gereja Katolik. Ia meluruskan anggapan bahwa kebijakan harus selalu datang dari pusat atau pemerintah.
Menurutnya, setiap Uskup memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan di wilayah keuskupannya masing-masing. Saat ini, Keuskupan Agung Sorong dan beberapa keuskupan lain telah mengambil langkah tersebut, sementara Keuskupan Timika, Jayapura, Merauke, dan Asmat akan menyusul sesuai dengan proses internal masing-masing.
“Jangan berpikir terbalik, maunya selalu dari atas turun ke bawah. Harus dari bawah naik. Jika dari bawah sudah kuat dan runtut, baru akan diikuti di tingkat atas. Pemerintah itu melaksanakan amanat rakyat, jadi kebijakan harus berdasarkan kebutuhan dari bawah,” jelasnya.
Mgr. Bernardus memastikan bahwa rekomendasi dari panitia perayaan akan segera disampaikan kepada pihak pemerintah sebagai usulan formal. Ia optimis bahwa dengan dorongan kuat dari umat dan gereja di tingkat akar rumput, pemerintah akan merespons dengan regulasi yang sesuai.
“Ini peristiwa untuk umat dan masyarakat. Pemerintah mewadahi kebijakan berdasarkan kebutuhan rakyat. Jadi, pasti mereka akan menindaklanjuti usulan ini,” tambahnya.
Melalui momentum ini, Gereja Keuskupan Timika berharap semangat persaudaraan dan kesatuan terus diperjuangkan, sehingga Tanah Papua tetap utuh, damai, dan sejahtera sesuai dengan kehendak Tuhan.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
