WALHI: Pembukaan Lahan Skala Besar Perparah Risiko Kebakaran di Papua Selatan
MERAUKE – Analisis spasial yang dilakukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nasional bersama WALHI Papua menunjukkan bahwa sebaran titik api di Papua Selatan tidak terjadi secara acak. Sebaliknya, kebakaran banyak terkonsentrasi di wilayah yang telah dialokasikan pemerintah maupun korporasi untuk proyek pangan skala besar dan berbagai bentuk izin konsesi.
Berdasarkan penggabungan data titik api periode 1–9 Juli 2026 dengan peta konsesi dan kawasan Program Strategis Nasional (PSN), tercatat sedikitnya 399 dari total 1.292 titik api berada di dalam area yang telah dibebani izin usaha maupun dialokasikan untuk proyek pangan nasional. Rinciannya: 245 titik api di kawasan Food Estate, 115 titik api di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 39 titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit.
“Konsentrasi titik api yang tinggi di kawasan Food Estate menjadi temuan penting. Ini menunjukkan wilayah yang diproyeksikan sebagai pusat pangan nasional justru menghadapi tekanan ekologis sejak tahap awal. Kebakaran berulang di sini tidak bisa dipandang sekadar peristiwa alam, melainkan bagian dari perubahan bentang alam yang berlangsung massif,” ujar Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional, Uli Arta Siagian.
Menurutnya, perubahan tutupan hutan, pembukaan lahan, pembangunan jalan, hingga pengeringan kawasan rawa dan lahan basah meningkatkan kerentanan wilayah terhadap kebakaran. Papua Selatan didominasi ekosistem hutan, rawa, dan gambut yang alami lembap; konversi menjadi kawasan produksi mengubah karakter ekologisnya sehingga lebih mudah terbakar saat musim kering. Sebaran titik api juga ditemukan di sekitar konsesi aktif, mengindikasikan ekspansi izin memperberat tekanan pada bentang alam.
Analisis turut menyoroti tumpang tindih kawasan proyek dengan wilayah adat masyarakat asli. Di Kabupaten Merauke, rencana pengembangan sebagian besar berada di ruang hidup Suku Marind, Yei, Kanum, Muyu, Mandobo, serta ratusan marga yang memegang hak ulayat.
“Kondisi ini menimbulkan risiko ganda: masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan, sekaligus benteng ekologis yang dijaga turun-temurun ikut melemah,” kata Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Peuki. Ia menambahkan pendekatan pembangunan berbasis ekspansi lahan tidak dapat dilepaskan dari krisis ekologis, dan pembangunan pangan seharusnya memperkuat ketahanan lingkungan, bukan memperbesar risiko kebakaran.
Berdasarkan temuan ini, WALHI mendesak pemerintah: mengevaluasi dan menghentikan proyek PSN Pangan di Papua Selatan; menghentikan pembukaan hutan dan rawa yang tersisa; melakukan audit menyeluruh konsesi di wilayah rawan kebakaran; serta menjamin pengakuan dan perlindungan wilayah adat sebagai ruang hidup sekaligus benteng perlindungan ekosistem.
Pos terkait
📊Statistik Website
