Pemerintah Papua Tengah Gelar Rakor ASN, Fokus Naikkan Kompetensi untuk Pelayanan Publik
NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Rakor Bangkom ASN di Ballroom Kantor Gubernur, Kabupaten Nabire, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparatur guna menghadapi tantangan pembangunan di daerah yang baru dibentuk sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) pada tahun 2022.
Sekretaris Daerah (Sekda) dr. Silwanus Soemoele, Sp.OG(K),MH menegaskan bahwa kompetensi ASN di Papua Tengah masih terbatas dan perlu terus dikembangkan. “Sebagai DOB yang baru, kita menghadapi berbagai tantangan dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengembangan kompetensi ASN adalah salah satu kuncinya,” ujarnya dalam sambutannya.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos,M.Si, provinsi yang memiliki luas sekitar tujuh juta kilometer persegi dengan kepadatan penduduk sekitar 26 orang per kilometer persegi ini menghadapi tantangan khusus dari kondisi geografisnya. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya hanya dapat dijangkau menggunakan transportasi udara.
“Peran ASN menjadi sangat strategis sebagai penggerak utama pembangunan daerah,” tambah Sekda Soemoele yang pernah menjabat Penjabat Sekda Pegunungan Bintang.
Pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah strategis termasuk perencanaan dan penganggaran kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Dalam waktu dekat, juga akan dilakukan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia khususnya pada jabatan-jabatan fungsional. “Kami sangat membutuhkan dukungan dari kementerian dan lembaga terkait dalam memperkuat kapasitas aparatur kami,” ujarnya.
Seluruh upaya ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah untuk menjadi daerah yang adil, sejahtera, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan. “Visi ini hanya dapat terwujud apabila didukung oleh aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu bekerja secara inovatif,” tegasnya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Emanuel Korey, S.Sos,M.Si menjelaskan bahwa tujuan rakor adalah menyamakan persepsi terkait jenis pelatihan, menyinkronkan kegiatan antar unit pengelola, mensosialisasikan kebijakan, serta membahas permasalahan dan solusi di bidang pelatihan.
“Semoga forum ini menjadi momen tepat kita sama-sama menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan pelatihan, penyiapan sarana prasarana, dan pembiayaan pelatihan,” tuturnya.
Rakor yang mendapatkan dukungan dari BKPSDM Provinsi Papua diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kapasitas aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Tanah Papua.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
