Tim Peduli Tota Mapiha Tolak Investasi Ilegal dan Sawit, Siap “Taru Badan” Jaga Tanah Adat
NABIRE – Tim Peduli Alam dan Manusia Tota Mapiha mengeluarkan pernyataan keras menolak segala bentuk investasi ilegal, khususnya perkebunan kelapa sawit, di wilayah adat Mapia. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Tim, Musa Boma Mapiha 777, melalui keterangan pers yang diterima media ini, sebagai respons atas ancaman perampasan tanah yang dinilai semakin masif.
Dalam keterangannya, Musa menegaskan bahwa Tanah Mapia adalah “mama” bagi seluruh rakyat Mapia yang membentang dari KM 21, Degeidimi, Utaa, Wosokunu, hingga Kobougepuga. Ia menekankan bahwa tanah tersebut telah memelihara kehidupan masyarakat secara turun-temurun dan menjadi fondasi identitas serta kelangsungan hidup generasi mendatang.
“Harapan hidup kita tergantung pada tanah, bukan kepada Satgas PKH, Pemerintah, TNI, Polri, atau perusahaan. Kalau tanah dirampas, anak cucu kita akan menderita sepanjang hidup mereka.”tegas Musa Boma kutip media ini.
Tim Peduli Tota Mapiha secara eksplisit menolak kehadiran perusahaan kelapa sawit dan investor yang melakukan penandatanganan izin secara sepihak tanpa persetujuan penuh dari tuan tanah, Himiho, Iboniha, dan Adau Madou. Mereka mengutuk keras setiap pihak, termasuk oknum-oknum dari pemerintah maupun aparat, yang diduga memfasilitasi perampasan tanah adat tersebut.
“Kami menolak segala macam investasi ilegal. Terkutuklah mereka yang merampas tanah adat kami,” tulis Musa dalam pernyataannya. Ia juga mengingatkan bahwa jika tanah dijual atau diserahkan kepada konglomerat, masyarakat asli Mapia tidak akan memiliki tempat untuk beraktivitas, bekerja, atau bahkan bertahan hidup, karena wilayah suku lain tidak akan menerima mereka.
Peringatan Keras Bagi Pihak yang Memfasilitasi Perampasan
Pernyataan tersebut juga berisi peringatan keras bagi siapa pun—baik dari kalangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun aparat keamanan (TNI/Polri)—yang mengizinkan penjualan atau perampasan tanah.
“Kalau engkau tidak siapkan tempat untuk mereka (rakyat Mapia), kau juga harus siap diserang oleh kelompok yang selama ini tidak terlihat. Bahkan keluarga Anda sendiri bisa menjadi target,” demikian bunyi peringatan dalam surat tersebut. Meski bernada keras, pernyataan ini mencerminkan keputusasaan dan ketegangan tinggi yang dirasakan masyarakat akibat tekanan ekspansi lahan.
Musa Boma Mapiha 777 menyerukan agar seluruh rakyat Tota Mapiha, termasuk pemuda, bersatu padu dalam barisan yang kuat untuk menjaga tanah leluhur. Ia menegaskan komitmen tim untuk “taru badan” (mempertaruhkan nyawa) demi kepentingan anak cucu mereka.
“Kita diciptakan dari debu tanah Mapia, beraktivitas di atasnya, dan akan mati juga di sana. Kami tidak akan kemana-mana. Jangan harap kami menyerahkan tanah ini kepada siapa pun,” tegasnya.
Hingga saat ini, tensi terkait sengketa tanah di wilayah Nabire dan sekitarnya masih menjadi perhatian serius berbagai pihak. Masyarakat adat terus mendesak pemerintah untuk menghormati hak ulayat dan menghentikan praktik pemberian izin yang merugikan masyarakat lokal.
Pos terkait
BeritaTERBARU
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
STATISTIK PEMBACA
