NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan di delapan kabupaten. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Tengah, Alanthino Wiay, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) I Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Papua Tengah Tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Jalan Sam Ratulangi, Nabire, Rabu (28/10/2026).
Alanthino membuka kegiatan tersebut mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pembangunan sanitasi tidak bisa dipisahkan dari strategi peningkatan kesehatan masyarakat secara holistik.
“Pembangunan sanitasi harus menjadi bagian dari strategi peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk mendukung upaya penurunan stunting, mencegah penyakit menular, dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Alanthino.
Untuk memastikan perencanaan yang tepat sasaran, Alanthino menilai penyusunan roadmap harus diawali dengan pendataan kondisi sanitasi secara akurat. Hal ini mencakup identifikasi permasalahan di lapangan serta penentuan kebutuhan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan karakteristik unik masing-masing wilayah di Papua Tengah.
Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi. Tujuannya agar perencanaan sanitasi di tingkat daerah selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan pemerintah provinsi.
Selain pembangunan fasilitas fisik, penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) disebut sebagai kunci penting. Program ini dinilai efektif untuk membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Alanthino turut menekankan perlunya menyelaraskan perencanaan sanitasi dengan program prioritas kesehatan di Papua Tengah. Beberapa di antaranya adalah pembangunan rumah sakit provinsi, penguatan peran Posyandu, dan program Pro-Sehat, sehingga berbagai intervensi pembangunan dapat saling memperkuat dan mendukung.
Melalui forum FGD ini, pemerintah menargetkan lahirnya masukan dan rekomendasi yang aplikatif, tepat sasaran, serta tetap menjunjung tinggi kearifan lokal masyarakat Papua Tengah.
FGD I ini merupakan tahapan krusial dalam merumuskan arah pembangunan sanitasi yang terukur. Harapannya, langkah ini dapat mendukung terwujudnya masyarakat Papua Tengah yang sehat, produktif, dan sejahtera di masa depan.