Gubernur Meki Nawipa & Wamendagri Ribka Haluk Sepakat Percepat Pembangunan Infrastruktur
NABIRE – Pemerintah Pusat kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Tengah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) strategis yang digelar di Ballroom Kantor Gubernur (Bandara Lama), Nabire, pada Rabu (3/6/2026) kemarin.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Ribka Haluk bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR) Diana Kusumastuti ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting untuk percepatan infrastruktur dasar dan layanan publik.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH, Wakil Gubernur Deinas Geley, Ketua MRP Papua Tengah, pimpinan DPRD Papua Tengah, unsur Forkopimda, para kepala balai Kementerian PUPR, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Nabire.
Rakor ini membahas lima agenda prioritas utama yang menjadi tulang punggung pembangunan Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB):
1. Percepatan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Kampung Kaladiri, Distrik Nabire Barat.
2. Peningkatan Akses Jalan menuju kawasan pusat pemerintahan.
3. Pembangunan Jaringan Jalan Internal di lingkungan KIPP Kaladiri.
4. Percepatan Pembangunan Jalan Trans Papua untuk konektivitas antarwilayah.
5. Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.
Gubernur Meki Nawipa menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat. Ia menilai kehadiran kedua wakil menteri bukan sekadar simbolis, melainkan bukti keseriusan negara dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Kehadiran Wamendagri dan Wamen PU di Papua Tengah merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti bagi daerah kami. Perhatian yang diberikan pemerintah pusat menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk terus bekerja membangun Papua Tengah,” ujar Meki Nawipa dalam sambutannya.
Meki juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sebagai DOB, Papua Tengah membutuhkan dukungan berkelanjutan, terutama dalam penguatan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kendala utama akibat kondisi geografis yang sulit.
Salah satu poin menarik dari rakor ini adalah pembahasan mengenai Sekolah Rakyat. Program ini diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan di wilayah terpencil. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen mendukung program nasional ini agar dapat segera direalisasikan, sehingga anak-anak Papua Tengah memiliki akses pendidikan yang setara dengan wilayah lain di Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Dengan kolaborasi yang baik, kami optimistis berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi dan Papua Tengah dapat berkembang lebih cepat demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Gubernur Meki Nawipa.
Wamendagri Ribka Haluk dalam arahannya menekankan bahwa pembangunan di Papua Tengah harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Ia mengapresiasi langkah proaktif Gubernur Meki Nawipa dalam menyiapkan perencanaan matang sejak masa transisi hingga saat ini.
Ribka juga mengingatkan pentingnya koordinasi teknis antara OPD provinsi dan kementerian terkait untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi anggaran.
“Pembangunan di Papua Tengah akan menjadi titik logistik strategis dan awal kebangkitan masyarakat Papua. Kita semua telah melihat perkembangan yang bersifat permanen. Ini adalah legacy yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang,” kata Ribka Haluk.
Rakor tersebut menjadi momentum penting dalam menyelaraskan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Melalui sinergi yang kuat, diharapkan seluruh proyek pembangunan yang sedang berjalan—khususnya di KIPP Kaladiri dan jalur transportasi utama—dapat diselesaikan tepat waktu.
Hasil rakor ini juga akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja gabungan untuk memantau progres fisik proyek secara berkala, memastikan transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara di tanah Papua.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
