Pemprov Papua Tengah Gelar FGD Pengkajian Prioritas Daerah, Sasar Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti

NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah di Aula LPP RRI Nabire, Kamis (1/10/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 1–2 Oktober 2026, ini bertujuan merumuskan isu strategis, mengidentifikasi persoalan pembangunan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan bukti empiris.

Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, S.H., dalam sambutan pembukaan yang dibacakan oleh Staf Ahli II Pemprov Papua Tengah, Herman Kayame, S.T., M.T., menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi hanya bertumpu pada asumsi atau pendekatan rutin.

Baca Juga

6 hari  lalu

Rapimprov Kadin: Gubernur Meki Nawipa Beberkan Strategi Dongkrak Ekonomi Papua Tengah

294 Yan Willim

“Pengkajian terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam memastikan agar kebijakan dan program pembangunan yang kita susun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Tengah,” ujar Meki melalui sambutan yang dibacakan Herman, Kamis (1/10/2026).

Meki menyoroti bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan budaya, hingga karakteristik wilayah yang beragam. Namun di sisi lain, provinsi ini menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks sehingga memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan.

Melalui FGD ini, pemerintah berharap tercipta ruang untuk membangun kesamaan pemahaman dan menghimpun rekomendasi dari berbagai pihak. Hasil diskusi ditargetkan tidak berhenti pada pertukaran gagasan, melainkan harus menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi akar masalah, dan rekomendasi kebijakan yang realistis, terukur, dan implementatif untuk penyempurnaan perencanaan daerah.

Baca Juga

17 jam  lalu

Satu Tahun MEPA Boarding School, Gubernur Meki Nawipa: Kita Harus Cetak Generasi Mandiri dan Berdaya Saing

100 admin

Gubernur juga menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Oleh karena itu, suara masyarakat, kondisi sosial-budaya, karakteristik geografis, serta kebutuhan kelompok rentan wajib menjadi bagian integral dari proses perencanaan.

“Berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu perangkat daerah saja. Diperlukan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah, serta penerapan *evidence-based policy* (kebijakan berbasis bukti) agar kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki dampak yang lebih besar,” tambahnya.

FGD Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah ini secara resmi dibuka pada Kamis (1/10/2026) dan dijadwalkan berlangsung hingga Jumat (2/10/2026). Kegiatan ini diselenggarakan di Aula LPP RRI Nabire, Jalan Merdeka, Kelurahan Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.