PEIF II 2026 di Mimika: Pemprov Papua Tengah Dorong Investasi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat
MIMIKA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi menggelar Papua Economic and Investment Forum (PEIF) ke-2 Tahun 2026 di Hotel Swiss-Belinn, Kabupaten Mimika, pada Kamis (4/6/2026) kemarin.
Forum strategis ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi Papua secara menyeluruh.
Kegiatan yang diinisiasi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mimika, para bupati/wali kota se-Papua, perwakilan perbankan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta ratusan peserta dari berbagai sektor.
Staf Ahli II Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, yang mewakili Gubernur Meki Nawipa, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan forum ini. Ia menekankan bahwa PEIF II 2026 bukan sekadar ajang pertemuan, melainkan ruang konkret untuk memperkuat sinergi lintas daerah dan lintas sektor.
“Papua memiliki potensi yang luar biasa besar. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, energi, hingga kekuatan budaya dan sumber daya manusia muda yang sangat menjanjikan,” kata Herman Kayame.
Namun, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa dibarengi dengan investasi yang tepat, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi yang kuat.
Dalam konteks Papua Tengah sebagai daerah otonom baru (DOB), Herman menegaskan visi pembangunan provinsi ini: “Mewujudkan Papua Tengah yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.”
Semangat ini sejalan dengan cita-cita besar pembangunan Tanah Papua secara keseluruhan, yakni menghadirkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, investasi yang didorong harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, seperti:
1. Membuka lapangan kerja.
2. Meningkatkan kapasitas Orang Asli Papua (OAP).
3. Memperkuat UMKM dan ekonomi kampung.
4. Menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal.
“Kami percaya bahwa keberhasilan pembangunan Papua tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat adat, dan seluruh elemen pembangunan,” ujar Herman.
Pemerintah Daerah di Tanah Papua, lanjut Herman, terus berupaya menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif melalui penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, kemudahan perizinan, dan peningkatan konektivitas antarwilayah.
Ia mengajak para investor untuk tidak hanya melihat Papua dari sisi potensi sumber daya alam semata, tetapi juga melihat Papua sebagai tanah masa depan dengan peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat besar.
“Papua adalah wilayah strategis Indonesia di kawasan timur. Dengan dukungan investasi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, saya yakin Papua akan tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui PEIF II 2026, Pemprov Papua Tengah berharap lahirnya kerja sama konkret, komitmen investasi baru, dan inovasi pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Forum ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat optimisme dan kerja bersama dalam membangun Papua yang maju, damai, sejahtera, dan bermartabat.
Kehadiran daerah otonom baru seperti Provinsi Papua Tengah membuka ruang percepatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Dengan sinergi yang kuat, Papua diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi nasional yang inklusif.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
