Gubernur Meki Nawipa: ASN Papua Tengah Wajib Ber-AKHLAK dan Melek Digital, BKN Targetkan E-Kinerja Penuh Akhir 2026

TIMIKA – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya wajib menjadikan nilai-nilai Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai fondasi utama pengabdian.

Pesan ini disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten III Setda Papua Tengah, Viktor Fun, S.Sos, M.Si, pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kode Etik ASN dan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2026 tentang Layanan E-Kinerja BKN.

Kegiatan yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Tengah di Timika ini dihadiri oleh perwakilan dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk para pejabat dan staf pengelola kepegawaian.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki menekankan bahwa kompetensi administratif saja tidak cukup. ASN dituntut memiliki integritas moral tinggi yang tercermin dalam perilaku bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, hingga interaksi dengan rekan kerja.

Baca Juga

5 hari  lalu

Redamkan Emosi Demonstran, Waket IV DPRPT John NR Gobai Terima Aspirasi GPMI-I ,Siapkan Langkah Kongkret

136 admin

“Komitmen moral tersebut harus berjalan lurus dengan peningkatan produktivitas kerja. Etika ini mencakup segala aspek kehidupan ASN,” ujar Gubernur Meki.

Sejalan dengan itu, penerapan sistem E-Kinerja kini menjadi keharusan, bukan pilihan. Sistem digital ini memungkinkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) direncanakan, dimonitor, dan dievaluasi secara transparan, objektif, dan terukur. E-Kinerja juga menjadi instrumen kunci dalam penilaian akuntabilitas dan pemberian tunjangan kinerja yang adil.

BKN: Mulai Maret 2027, Tidak Ada Lagi Proses Manual

Baca Juga

1 hari  lalu

Jangan Salahkan Gubernur Papua Tengah Soal Keamanan, Freny Anouw Ingatkan Wewenang Bupati dan Pusat

72 admin

Kepala Kantor Regional (Kanreg) IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura, Nur Hasan, S.Sos, M.Adm.SDA, memberikan tenggat waktu tegas bagi ASN di Papua Tengah. Ia menyatakan bahwa layanan kepegawaian nasional telah bergeser penuh ke sistem digital.

“Saat ini di masa transisi, kami di BKN masih mengakomodir secara manual. Namun, mulai Maret 2027, sudah tidak bisa lagi secara manual. Jika SKP tidak disusun melalui E-Kinerja, maka pegawai tidak bisa mengusulkan kenaikan pangkat,” tegas Nur Hasan.

Ia menargetkan paling lambat akhir tahun 2026, seluruh ASN di Provinsi Papua Tengah harus mampu menyusun SKP melalui E-Kinerja BKN. Untuk itu, ia meminta agar disparitas data ASN di daerah segera diselesaikan.

Nur Hasan juga mengingatkan implementasi UU No. 20 Tahun 2023 yang memperkuat Sistem Merit. Dari 33 instansi di wilayah kerja Kanreg IX (4 provinsi, 1 kota, 28 kabupaten), Intan Jaya disebut sebagai daerah yang baru memulai proses ini. Ia mengajak kepala daerah mendukung sistem merit agar pejabat yang diangkat benar-benar kompeten.

Selain itu, Nur Hasan menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer atau kontrak baru, sesuai mandat penyelesaian status non-ASN yang seharusnya tuntas pada Desember 2024.

“Kalau instansi butuh tenaga, maka diusulkan untuk formasi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kami harapkan di akhir tahun 2026 ini, sisa permasalahan non-ASN di wilayah kami harus sudah selesai,” pungkasnya.

Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, S.IP, MM, menyambut baik arahan tersebut. Ia meminta seluruh ASN, khususnya pengelola layanan kepegawaian, untuk membangun birokrasi yang bersih, melayani, dan terpercaya.

“Selamat mengikuti kegiatan dan laksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing dengan penuh dedikasi untuk membuat wilayah Papua Tengah semakin maju dalam pelayanan kepegawaiannya,” kata Denci.

Kegiatan sosialisasi sehari ini diikuti secara antusias oleh pejabat dan staf dari 33 OPD di Papua Tengah. Turut hadir jajaran pimpinan BKPSDM Papua Tengah, antara lain:
– Sekretaris BKPSDM: Yudi Heriyanto, A.P.MM.
– Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan: Elisabeth Pekey, A.Md.
– Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Sistem Informasi ASN: Natalion Patoding, SE., M.Si.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi birokrasi Papua Tengah menuju tata kelola yang modern, akuntabel, dan berintegritas tinggi.