Dialog Strategis di Timika: 6 Gubernur Papua Sampaikan 12 Kesepakatan, Pusat Ajak Selaras RAPPP 2027
TIMIKA – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas RI Febrian Alphyanto Ruddyard memimpin Dialog Strategis bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua di lingkungan Kantor BPKAD Kabupaten Mimika, Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan Gubernur enam provinsi Papua, Bupati dan Wali Kota, perwakilan kementerian pusat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, serta anggota Badan Pengarah Papua.
Dialog berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Papua 2022–2041, serta Perpres No. 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. RAPPP memuat 19 program prioritas yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Astacita Pemerintahan Prabowo–Gibran.
Mewakili Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua, Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menegaskan era Otsus jilid dua membutuhkan kesatuan arah. “Tanpa desain koordinasi yang kuat, pembangunan berisiko berjalan sektoral, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran, dan gagal menjawab akar persoalan secara komprehensif,” ujarnya.
Gubernur melaporkan progres 12 Poin Kesepakatan Timika hasil pertemuan 11 Mei 2026 yang telah diserahkan kepada Presiden:
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
1. Dukung penuh visi Astacita Pemerintah Pusat
2. Dorong kelanjutan program strategis: Trans Papua, BBM Satu Harga, kawasan ekonomi dan industri, serta sentra pertanian dan perikanan
3. Percepat pembangunan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonom Baru
4. Bentuk gugus tugas pusat di setiap wilayah serta dorong revisi UU Otsus dan tata kelola dana
5. Wujudkan visi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif
6. Kawal realisasi peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur
7. Usulkan payung hukum resmi agar Papua menjadi Provinsi Olahraga
8. Bentuk badan hukum Asosiasi Kepala Daerah dan sekretariat di setiap provinsi
9. Perkuat sinergi dengan DPRP/DPRK, MRP, lembaga adat, dan mitra lain
10. Fokus pendataan terpilah, Sekolah Sepanjang Hari, beasiswa, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial OAP
11. Terapkan prinsip “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu” agar kekayaan alam dinikmati adil
12. Adakan pertemuan rutin minimal setahun sekali guna menyusun rekomendasi kebijakan nasional
Pusat Tekankan Keselarasan Program 2027
Wakil Menteri Febrian Alphyanto Ruddyard menanggapi dengan menekankan momentum penyusunan RKP dan RKPD Tahun 2027 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. “Keberhasilan RAPPP hanya tercapai jika arah dan semangat berjalan serempak. Seluruh perencanaan dan penganggaran daerah harus selaras dengan dokumen ini,” tandasnya.
Ia menilai dialog ini memperkuat jembatan antara pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Keberhasilan pembangunan Indonesia, katanya, tak hanya diukur dari wilayah maju, melainkan dari kemampuan mengurangi kesenjangan—termasuk di daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan. Percepatan di Papua merupakan kunci konsolidasi Kawasan Timur Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Para peserta berharap kesepakatan arah kebijakan ini mendorong eksekusi 19 program prioritas RAPPP yang lebih efektif, transparan, serta berdampak nyata bagi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia dan kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
📊Statistik Website