Dari Administrasi ke Aksi Nyata, Pemprov Papua Tengah Perkuat Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi memulai penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) periode 2025–2029. Dalam Konsultasi Publik I yang digelar di Aula Goets House, Nabire, pada Rabu (26/8/2026), Gubernur Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa dokumen perencanaan ini harus mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas birokrasi.
Pesan tegas tersebut disampaikan melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., yang mewakili Gubernur dalam pembukaan acara. Victor menekankan bahwa RAD TPB/SDGs merupakan instrumen krusial untuk memastikan agenda pembangunan di Papua Tengah berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Papua Tengah dinilai memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, namun masih menghadapi tantangan kompleks seperti kesenjangan antarwilayah, akses pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), kemiskinan, infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup.
“Penyusunan RAD TPB/SDGs harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan arah pembangunan daerah. Kita harus menerjemahkan 17 tujuan global ke dalam program lokal yang bisa diukur dan dievaluasi,” jelas Victor.
Konsultasi publik yang berlangsung selama dua hari (26–27 Agustus 2026) ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi (termasuk tim dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada), dunia usaha, organisasi masyarakat sipil (OMS), hingga mitra pembangunan. Tujuannya adalah menjaring aspirasi luas untuk menyempurnakan draf awal dokumen yang telah disusun sejak Maret 2026.
Di sela-sela substansi teknis, Victor Fun juga menyampaikan teguran terkait disiplin waktu aparatur sipil negara (ASN). Ia menyoroti keterlambatan dimulainya kegiatan konsultasi publik yang dijadwalkan pukul 08.00 WIT, namun baru dimulai sekitar satu setengah jam kemudian.
“Kalau kita membuat kegiatan, mari kita tepati waktu. Ini menjadi perhatian karena setelah kegiatan ini masih ada agenda lain yang harus kita ikuti. Budaya tepat waktu adalah bagian dari profesionalisme pemerintahan,” tegasnya.
Selain itu, Victor juga mengingatkan peserta untuk lebih mempertimbangkan faktor cuaca dalam perjalanan dinas, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang sering terjadi di wilayah Papua Tengah akhir-akhir ini.
Plt. Kepala Bapperida Papua Tengah, yang diwakili oleh Kent Sroyer, ST., MM., melaporkan bahwa penyusunan dokumen RAD telah melalui tahapan panjang, termasuk pembentukan Tim Koordinasi Daerah, analisis situasi, dan konsinyering teknis. Kolaborasi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi indikator-indikator pembangunan yang akan ditetapkan.
“Melalui forum ini, kami berharap terjalin sinergi yang kuat sehingga dokumen RAD TPB/SDGs benar-benar mencerminkan kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat Papua Tengah,” ujar Kent.
Dengan adanya RAD TPB/SDGs 2025–2029, Pemprov Papua Tengah optimis dapat mempercepat pencapaian target pembangunan nasional sekaligus berkontribusi pada agenda global, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terukur.
Pos terkait
BeritaTERBARU
Terdaftar di Google News
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
STATISTIK PEMBACA
