Dinkes Papua Tengah Pantau Langsung Implementasi Layanan Kesehatan Terintegrasi di 8 Puskesmas Lokus
NABIRE – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di delapan puskesmas lokus yang tersebar di seluruh kabupaten. Kegiatan yang berlangsung dari 26 hingga 29 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan bahwa transformasi pelayanan kesehatan dasar telah berjalan sesuai pedoman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari On the Job Training (OJT) ILP yang dilaksanakan pada awal tahun 2026. Setelah tenaga kesehatan mendapatkan penguatan kapasitas, langkah evaluasi lapangan dinilai krusial untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari.
Menjangkau 8 Kabupaten Berbeda Karakteristik
Delapan puskesmas yang menjadi lokus monev dipilih untuk mewakili beragam karakteristik geografis dan demografis di Papua Tengah, yaitu:
1. Puskesmas Topo (Kabupaten Nabire)
2. Puskesmas Wanggar (Kabupaten Nabire)
3. Puskesmas Moanemani (Kabupaten Paniai)
4. Puskesmas Wahgete (Kabupaten Dogiyai)
5. Puskesmas Enarotali (Kabupaten Paniai)
6. Puskesmas Bilogai (Kabupaten Intan Jaya)
7. Puskesmas Sinak (Kabupaten Puncak)
8. Puskesmas Mulia (Kabupaten Puncak Jaya)
Pemilihan lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan capaian pelaksanaan ILP di berbagai kondisi wilayah, mulai dari pusat kota hingga daerah terpencil.
Tim monev yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Yan Tenouye, S.KM., melakukan verifikasi mendalam terhadap beberapa aspek kunci. Penilaian mencakup pelayanan berdasarkan siklus hidup (dari ibu hamil hingga lansia), integrasi antar-program, tata kelola manajemen, ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem pencatatan dan pelaporan.
“Tujuan utama kami adalah memastikan ILP berjalan sesuai kebijakan teknis. Kami juga ingin mengidentifikasi kendala di lapangan agar bisa segera dicarikan solusinya. ILP bukan sekadar konsep, tetapi upaya membuat puskesmas menjadi ujung tombak yang proaktif menjangkau masyarakat,” jelas Yan Tenouye.
Mendukung Visi Gubernur untuk Layanan Publik Berkualitas
Implementasi ILP sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui ILP, puskesmas dituntut untuk tidak hanya menunggu pasien datang (curative), tetapi juga aktif memberikan pelayanan preventif dan promotif yang terintegrasi.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus Chan, menekankan bahwa hasil monev ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten. Tujuannya adalah menyusun rekomendasi strategis untuk memperluas dan memperkuat implementasi ILP di seluruh puskesmas di provinsi tersebut.
Dengan adanya evaluasi rutin ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk menghadirkan sistem kesehatan primer yang mudah diakses, bermutu, dan berkesinambungan, sehingga setiap warga Papua Tengah dapat merasakan dampak positif dari pembangunan sektor kesehatan.
Pos terkait
BeritaTERBARU
Terdaftar di Google News
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
STATISTIK PEMBACA
