Dorong Layanan Jemput Bola, Dukcapil Papua Tengah Sukses Tingkatkan Cakupan Data Kependudukan

NABIRE – Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah tercatat mengalami peningkatan signifikan pada Semester I Tahun 2026. Berdasarkan data resmi yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) awal Agustus 2026, total populasi di provinsi ini mencapai 1.397.590 jiwa.

Angka tersebut menunjukkan penambahan sebanyak 13.363 jiwa dibandingkan dengan data Semester II Tahun 2025 yang tercatat sebesar 1.384.227 jiwa. Komposisi penduduk saat ini terdiri dari 737.667 laki-laki dan 659.923 perempuan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Hadapi Krisis Air & Asap El Nino, KADIN Papua Tengah Usulkan 7 Langkah Strategis Stabilisasi Pasokan

167 admin

Pertumbuhan penduduk terjadi secara merata di seluruh kabupaten di Papua Tengah. Kabupaten Puncak mencatatkan penambahan tertinggi dengan kenaikan 4.569 jiwa, sehingga total penduduknya menjadi 133.017 jiwa.

Disusul oleh Kabupaten Paniai yang bertambah 2.093 jiwa menjadi 325.596 jiwa, serta Kabupaten Deiyai yang meningkat 1.423 jiwa menjadi 95.195 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Nabire sebagai pusat pemerintahan provinsi juga mengalami pertumbuhan sebesar 1.580 jiwa, dari 181.589 menjadi 183.169 jiwa.

Kabupaten lainnya juga mencatatkan tren positif: Mimika (+1.162 jiwa), Dogiyai (+1.152 jiwa), Intan Jaya (+713 jiwa), dan Puncak Jaya (+671 jiwa).

Baca Juga

4 hari  lalu

Antisipasi Lonjakan ISPA, Dinkes Papua Tengah Bagikan 1.000 Masker Gratis per Hari di Nabire

90 admin

Peningkatan jumlah penduduk yang terekam dalam sistem tidak lepas dari upaya intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (Dukcapil PMK).

Sejak tahun 2023 hingga 2025, Pemprov telah memberikan dukungan sarana dan prasarana berupa peralatan perekaman mobile, printer KTP-el, tinta ribbon, film, serta blangko KTP-el untuk delapan kabupaten. Langkah ini diambil untuk menutupi keterbatasan fasilitas di daerah-daerah terpencil.

Plt. Kepala Dinas Dukcapil PMK Papua Tengah, Albertus Iyai, menekankan pentingnya perluasan akses layanan. Ia menyoroti efektivitas pelayanan mobile atau “jemput bola” yang mendatangi distrik, kampung, hingga sekolah-sekolah.

“Dukungan anggaran untuk pelayanan jemput bola harus terus diperkuat, terutama untuk menjangkau wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten. Tujuannya agar warga tidak harus menempuh perjalanan jauh dan biaya tinggi hanya untuk mengurus dokumen,” ujar Albertus.

Sekretaris Dinas Dukcapil PMK Papua Tengah, Yeremias Mote, SSTP, M.IP., menjelaskan bahwa kolaborasi pengolahan database antara tingkat kabupaten dan provinsi telah berjalan efektif. Sinergi ini memastikan data yang masuk ke sistem nasional akurat dan real-time.

Pemerintah provinsi terus mendorong masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan. Kepemilikan Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP-el), dan akta kelahiran/kematian menjadi kunci utama bagi warga untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.

Dengan strategi pelayanan yang proaktif dan dukungan infrastruktur yang memadai, Papua Tengah optimis dapat mencapai cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang menyeluruh, sehingga tidak ada lagi warga yang “tak terlihat” dalam sistem administrasi negara.