Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Pemprov Papua Tengah Gulirkan 9 Langkah Strategis
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar rapat koordinasi pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, Rabu (7/10/2026). Melalui dokumen Tim Pengendalian dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP4ID), Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui sembilan langkah strategis yang fokus pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), peningkatan investasi, hingga kemudahan perizinan.
Rapat yang berlangsung di Ruang Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah ini menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa percepatan realisasi APBD tidak boleh hanya menjadi ukuran administratif.
“APBD harus hadir dan memberikan dampak nyata. Saya meminta seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap belanja pemerintah, khususnya belanja modal dan program yang langsung menyentuh masyarakat, memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah,” ujar Victor membacakan arahan Gubernur.
Sembilan Langkah Strategis TP4ID
Dokumen TP4ID yang disusun pemerintah daerah menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara terstruktur. Sembilan langkah strategis tersebut meliputi:
1. Percepatan Realisasi APBD: Fokus pada belanja modal, pengadaan barang/jasa, serta percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada kuartal IV tahun 2026.
2.Peningkatan Investasi: Pemetaan peluang investasi sektor unggulan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dengan tetap menghormati hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat.
3. Pembangunan Infrastruktur: Memperkuat konektivitas dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi untuk membuka akses pasar dan pelayanan publik.
4. Pengendalian Harga: Memastikan stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok, terutama di wilayah pegunungan, melalui operasi pasar dan penguatan subsidi transportasi.
5. Penindakan Barang Ilegal: Memperketat pengawasan bersama Bea dan Cukai, Kepolisian, serta TNI.
6. Perluasan Kesempatan Kerja: Mengarahkan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi lokal.
7. Peningkatan Produktivitas Agraris: Mendorong pertanian bernilai tambah melalui bantuan sarana produksi, bibit, dan pendampingan penyuluh.
8. Pengembangan Manufaktur, UMKM, dan Pariwisata:Mengubah pola ekonomi dari penjualan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah global, seperti kopi, komoditas dataran tinggi, hasil perikanan darat, dan kerajinan noken, serta pengembangan wisata yang menjaga kearifan lokal.
9.Kemudahan Perizinan: Memperkuat sosialisasi dan pendampingan sistem Online Single Submission (OSS) hingga ke tingkat distrik.
Keputusan Harus Berbasis Data Valid
Gubernur Meki Nawipa juga menegaskan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memverifikasi data estimasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum digunakan sebagai dasar kebijakan.
“Membangun sesuatu tanpa data adalah hal yang mustahil. Setiap persoalan harus memiliki data yang jelas, target terukur, batas waktu penyelesaian, dan mekanisme monitoring yang tegas,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang evaluasi akhir tahun 2026 sekaligus penyusunan dasar kebijakan pembangunan ekonomi Papua Tengah untuk tahun 2027. Pemprov meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat monitoring bulanan guna memastikan program percepatan ekonomi memberikan hasil yang nyata dan berpihak pada masyarakat.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
BeritaTERBARU
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
