Operasi Pekat Noken 2026: Polda Papua Tengah Bergerak Tekan Gangguan Kamtibmas Selama 12 Hari

NABIRE – Polda Papua Tengah resmi menggelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Noken 2026, yang berlangsung selama 12 hari, mulai 9 hingga 20 Oktober 2026. Operasi ini difokuskan untuk memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat dan menekan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dengan mengedepankan langkah preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Wakapolda Papua Tengah, Kombes Pol. Dr. Gustav R. Urbinas, menyampaikan bahwa operasi ini merupakan langkah strategis kepolisian untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat, khususnya di Kota Nabire dan seluruh wilayah hukum Polda Papua Tengah.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, Pemprov Papua Tengah Gulirkan 9 Langkah Strategis

139 admin

Berdasarkan data aplikasi DORS per 6 Oktober 2026, sepanjang 1 Januari hingga 6 Oktober 2026 tercatat 459 kasus kejahatan konvensional dan gangguan Kamtibmas. Sebanyak 47 kasus telah diselesaikan. Kejahatan yang menonjol meliputi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) 150 kasus, penganiayaan 121 kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) 105 kasus, dan pengeroyokan 35 kasus.

“Situasi ini menjadi perhatian serius jajaran kepolisian karena berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, operasi ini diharapkan mampu menekan berbagai bentuk gangguan tersebut melalui penindakan sekaligus pencegahan,” ujar Gustav usai memimpin rapat operasi, Kamis (8/10/2026).

Operasi ini menyasar persoalan seperti curanmor, curas, curat, peredaran narkotika, minuman beralkohol, perjudian, prostitusi, premanisme, dan kejahatan konvensional lainnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

85 Persen Peserta Sukses Kuasai Microsoft Office, BKPSDM Papua Tengah Siap Gelar Bimtek Lanjutan

88 admin

Gustav menekankan bahwa operasi tidak hanya berorientasi pada penindakan. Langkah preemtif dan preventif harus dikedepankan. Seluruh personel diminta memetakan secara detail titik rawan, waktu rawan, modus operandi, hingga kelompok pelaku agar penindakan tepat sasaran.

“Kita tidak hanya menindak, tapi juga mencegah sejak dini. Anggota diminta bertindak tegas, profesional, proporsional, dan humanis sesuai aturan hukum. Jangan justru ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kita sendiri,” tegasnya.

Keberhasilan operasi tidak diukur dari jumlah penindakan saja, melainkan dari kemampuan mencegah gangguan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Polda Papua Tengah juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat demi keberhasilan operasi ini.

“Operasi ini menjadi momentum memperkuat kehadiran Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum secara berkeadilan,” tutup Gustav.