Cegah Intervensi, MRPPT Papua Tengah Perketat Verifikasi OAP Calon Praja IPDN 2026

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRPPT) melakukan verifikasi faktual dokumen Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) bagi ratusan peserta seleksi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan kuota daerah benar-benar diperuntukkan bagi putra-putri asli Papua.

Kegiatan verifikasi yang dipimpin Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Papua Tengah, Yulius Wandagau, SE, berlangsung di Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta II Universitas Cenderawasih, Jayapura, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Sinergi Pemprov Papua Tengah dan Tokoh Agama: Wujudkan Pelayanan Publik Tepat Sasaran

93 admin

Yulius mengungkapkan, dari total 120 peserta yang diverifikasi, sebanyak 102 orang dinyatakan memenuhi kriteria sebagai OAP, sementara 18 orang merupakan non-OAP.

“Kami hadir ingin pastikan bahwa 24 kuota untuk 8 kabupaten dan 14 kuota provinsi tahun ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak asli Papua. Surat keterangan mereka juga harus valid dan benar dikeluarkan oleh MRP Papua Tengah,” tegas Yulius, Jumat (9/10/2026).

Verifikasi ini mengacu pada Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua Tengah Nomor 14 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, definisi OAP adalah seseorang yang kedua orang tuanya berasal dari suku asli Papua, atau ayahnya suku asli Papua dan ibunya pendatang.

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Papua Tengah Bahas Tiga Raperda Prioritas: Tata Kelola Aset, Keuangan, hingga Kesehatan

97 admin

Untuk mempercepat dan mengamankan proses ini, MRP Papua Tengah telah memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi SIMPEL-MRP yang dilengkapi *barcode* atau *QR Code* untuk memverifikasi keabsahan dokumen.

Di tengah tingginya animo peserta seleksi IPDN asal Papua Tengah, Yulius menyoroti pentingnya keadilan dalam proses seleksi. Ia meminta agar panitia memberikan perhatian khusus bagi peserta dari keluarga tidak mampu maupun yatim piatu.

“Jangan sampai hanya anak-anak pejabat yang lolos dari tahun ke tahun, sementara anak-anak dari keluarga tidak mampu yang nilainya tinggi justru tidak lolos karena ada intervensi,” kritiknya.

Selain itu, Yulius mendorong Pemerintah Provinsi dan Bupati se-Papua Tengah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna menambah kuota IPDN pada tahun mendatang, serta membuka komunikasi dengan kementerian lain yang memiliki sekolah kedinasan.

Ia juga merekomendasikan agar jadwal seleksi IPDN tahun depan dimajukan ke bulan Juni atau Juli. “Hal ini agar peserta yang tidak lolos masih memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti seleksi di perguruan tinggi lain,” sarannya.

Senada dengan MRPPT, Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, mengapresiasi sistem verifikasi digital yang dibangun. Ia meminta panitia seleksi IPDN agar mengutamakan kuota bagi anak-anak OAP dari suku asli di masing-masing kabupaten.

Denci memastikan pihaknya telah menurunkan tim untuk mengawal proses seleksi sejak tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada September lalu, hingga pengantaran ke kampus IPDN di Jatinangor pada November 2026.

“Kami sangat mengapresiasi bertambahnya kuota IPDN tahun ini. Tahun lalu tiap kabupaten hanya 2 orang, sekarang naik jadi 3 orang. Kuota provinsi juga naik dari 6 menjadi 14 orang. Total tahun ini Papua Tengah mendapat 38 kuota,” ujar Denci yang juga merupakan mantan Penjabat Bupati Paniai.

Berdasarkan data panitia seleksi, terdapat 228 calon peserta asal Papua Tengah yang mengikuti SKD pada 22-29 September 2026. Sebanyak 106 peserta dinyatakan lolos dan kini tengah mengikuti Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) pada 9-10 Oktober 2026.

Hasil verifikasi faktual dokumen dan TKBI akan diumumkan serentak pada 15 Oktober 2026, sebelum para peserta melanjutkan ke tahap Seleksi Kesehatan Tahap I pada 17 Oktober 2026.