DPRP Papua Tengah Bahas LKPJ Gubernur 2025, Realisasi Pendapatan Tembus Rp4,12 Triliun
NABIRE – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah menggelar Rapat Paripurna khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tengah Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Kantor DPRP Papua Tengah, Selasa (31/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota legislatif, jajaran Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat dan rohaniawan. Sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dibacakan langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Tumiran.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan ini menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah terhadap kinerja sepanjang tahun 2025.
“Agenda ini merupakan momentum penting sekaligus wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujar isi sambutan tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah sepanjang tahun 2025 terus mengusung visi “Mewujudkan Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan”. Berbagai program strategis telah direalisasikan, mulai dari pendidikan gratis, penguatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP).
Dari sisi capaian, sejumlah indikator menunjukkan tren positif. Usia harapan hidup mencapai 60,25 tahun, angka stunting turun menjadi 12,75 persen, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 86,78. Pemprov juga berhasil meraih penghargaan nasional pada ajang Pemimpin Daerah Awards 2025 untuk inovasi di bidang pendidikan.
Di bidang keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp4,12 triliun atau mencapai 101,46 persen dari target. Angka ini didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp601,7 miliar atau 114,50 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp3,78 triliun atau 78,57 persen dari pagu anggaran.
Meski capaian dinilai baik, pemerintah mengakui masih存在 tantangan, terutama terkait optimalisasi penyerapan anggaran dan keterbatasan akses geografis. Ke depan, Pemprov berkomitmen memperkuat perencanaan dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur berharap DPRP dapat memberikan masukan dan rekomendasi konstruktif guna perbaikan kinerja di masa mendatang. Rapat ini menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi demi mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju dan sejahtera.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
