Ada 11 Road Map Bakal Dibahas dalam Rapat Evaluasi DOB 4 Provinsi di Papua Tengah
TIMIKA – Dalam rangka kunjungan kerja Tim Panja Komisi II DPR RI terkait Pelaksanaan Rapat Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) 4 Provinsi di Papua, yang akan dilaksanakan di Timika, Provinsi Papua Tengah, pada1 -3 Mei 2025, sejumlah persiapan dilakukan.
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Kepala Bagian Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Edward Renmaur, menyatakan pada Selasa (29 April 2025) bahwa salah satu agenda utama adalah pembahasan 11 Road Map yang menjadi fokus pengawasan di provinsi tersebut.
“Salah satu fokus pembahasan adalah 11 Road Map yang menjadi bagian dari pengawasan di Papua Tengah,” ujar Edward.
Adapun Isi 11 Road Map Tersebut:Road map ini mencakup berbagai aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi baru hasil pemekaran, yaitu:
1.Pembentukan perangkat daerah
2.Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
3.Penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan
4.Dana hibah dari Provinsi Papua induk serta delapan kabupaten yang termasuk dalam cakupan Papua Tengah
5.Pengisian anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)
6.Pengelolaan keuangan daerah
7.Pengelolaan aset dan dokumen
8.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
9.Dokumen perencanaan daerah Evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024
10.Evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024
11.Pengisian anggota DPR Papua Tengah dan DPR Kabupaten/Kota.
Selain pembahasan road map, agenda juga mencakup sesi tanya jawab mengenai isu-isu strategis antara Komisi II DPR RI dan Gubernur Papua Tengah.Edward menambahkan, rombongan dari pusat akan meliputi beberapa anggota Komisi II DPR RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, serta para kepala subdirektorat terkait.
Dari pihak Provinsi Papua Tengah, Gubernur akan didampingi oleh para bupati se-Papua Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Badan Percepatan Otonomi Khusus Papua Tengah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire.
“Sejumlah persiapan tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyambut kegiatan ini,” tutup Edward.
Untuk diketahui, Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua, sejalan dengan komitmen Komisi II DPR RI dalam mendukung percepatan pembangunan dan implementasi Otsus. Serupa dengan kunjungan sebelumnya pada Mei
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
