Buka Musrenbang, Gubernur Papua Tengah Beberkan Enam Pedoman Prioritas RKPD 2026
NABIRE – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2026. Kamis [8/5/2025] pagi tadi. Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur berlokasi di Bandara Lama Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Dihadiri Forkompimda Papua tengah, Forkopimda dari 8 kabupaten, BP3OKP Papua Tengah, BPKP Papua Tengah, BPK Perwakailan Provinsi Papua Tengah, MRP, Pimpinan OPD, serta BUMN dan BUMD.
Dalam sambutan Gubernur Meki Fritz Nawipa menyampaikan kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi forum penting dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan prioritas pembangunan, dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Tahun 2026, kita mengusung tema pembangunan: “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bermartabat dan Efektif.” Tema ini merupakan wujud tekad kita untuk membangun Papua Tengah dari akar yang paling mendasar, yaitu manusia dan sistem pemerintahan yang melayani dengan hati nurani, jujur, transparan, serta profesional, Kita ingin melihat masyarakat Papua Tengah yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel,” lanjutnya.
Ditambahkan, Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan enam prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, yaitu:
1. Penguatan kualitas pendidikan dan keterampilan SDM.
2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
3. Penguatan layanan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan efisiensi anggaran.
5. Penguatan demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan.
6. Peningkatan partisipasi perempuan, pemuda, dan masyarakat yang inklusif dalam pembangunan.
Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, menghadirkan pemateri dari, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dan Kementerian Perencanaan, Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
