Nabire | Bupati Nabire, Mesak Magal, mernegaskan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan penyimpangan dana di RSUD Nabire harus ditindaklanjuti secara hukum. Pernyataan ini disampaikannya awak media di Nabire.
Bupati Nabire, Mesak Magai, menanggapi polemik keuangan di RSUD Nabire dengan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. “Saya sampaikan terima kasih kepada tenaga medis yang sudah melaporkan kasus ini ke kejaksaan dan kepolisian. Saya juga sudah minta agar laporan itu segera ditindaklanjuti,” tegas Bupati Mesak pada Sabtu (14/6/2025) kutip dilansir di nabirenews.com
Bupati Mesak menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dicurigai terlibat dalam persoalan tersebut dan meminta agar benang merahnya jelas. “Jangan sampai ada yang pikir Bupati terlibat. Benang merahnya harus jelas. Harus dikejar. Temuan BPK itu sudah sangat terang,” tambahnya.
Hasil audit awal BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah mengungkap penyimpangan serius dalam pengelolaan keuangan RSUD Nabire, termasuk aliran dana Rp3,5 miliar tanpa bukti pertanggungjawaban dan kelebihan pembayaran honor pegawai. Bupati Mesak telah membentuk manajemen baru di RSUD Nabire untuk membenahi pengelolaan dana dan meningkatkan pelayanan.
Tidak ada komentar