Kejar Target Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, Wagub Deinas Geley Sidak Progres Puspem Karadiri II

NABIRE – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, melakukan inspeksi lanjutan ke lokasi pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Papua Tengah di Kampung Karadiri II, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Pada Selasa (22/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia memberikan tenggat waktu dua minggu kepada kontraktor untuk menambah jumlah tenaga kerja guna memastikan proyek rampung tepat pada 31 Desember 2026.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Deinas menemukan bahwa jumlah pekerja saat ini baru mencapai sekitar 360 orang, jauh dari target kebutuhan optimal. Wagub juga memerintahkan penambahan sebanyak 240 orang sehingga total tenaga kerja menjadi 600 orang dalam kurun waktu dua minggu ke depan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Usai Mediasi di Polres Nabire, Bupati Mesak Magai Minta Maaf kepada GKI Tanah Papua atas Sengketa GOR Kota Lama

213 Yan Willim

“Saya tidak mau 99 persen. Desember harus selesai 100 persen. Kalau sudah tanda tangan surat pernyataan kesanggupan, tanggung jawabnya harus diselesaikan.”kata Deinas Geley (22/09/2026) tadi.

Percepatan pekerjaan difokuskan pada tiga gedung strategis yang menjadi prioritas, yaitu:
1.Kantor Gubernur Papua Tengah.
2.Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah.
3.Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah.

“Tenaga mereka harus bertambah 240 orang. Saya kasih waktu dua minggu mereka harus tambah,” tegas Deinas.

Baca Juga

3 hari  lalu

Gubernur Meki Nawipa Akui 8 Kepala Suku Adat sebagai Mitra Strategis Penjaga Damai Papua Tengah

151 Yan Willim

Ia menekankan bahwa waktu pengerjaan efektif tersisa hanya sekitar dua bulan, sehingga penambahan sumber daya manusia (SDM) mutlak diperlukan untuk mengejar ketertinggalan progres fisik.

Selain SDM, Wagub juga menyoroti kelengkapan material bangunan. Ia meminta pihak kontraktor segera memenuhi kekurangan material agar tidak menghambat laju konstruksi. “Material itu harus dipenuhi karena ini proyek besar. Gedung gubernur, DPR, MRP harus terpenuhi sesuai kontrak,” ujarnya.

Lanjutnya, yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan kontraktor, menekankan pentingnya peran konsultan pengawas. Dirinya meminta konsultan memastikan setiap detail pekerjaan di lapangan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak.

“Yang harus mengawasi itu konsultan. Jangan sampai pekerjaan di lapangan berbeda dengan gambar dan spesifikasi. Pengawasan diperlukan untuk mencegah kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan,” jelas Deinas.

Mengingat proyek ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat, Deinas menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkepentingan penuh agar pekerjaan selesai sesuai kontrak. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembengkakan anggaran atau kebutuhan alokasi dana tambahan akibat keterlambatan.

Ia mengingatkan kontraktor tentang surat pernyataan kesanggupan yang telah ditandatangani sebelumnya. “Saya kejar itu karena mereka sudah tanda tangan surat pernyataan kesanggupan kerja sebelum tanggal 31. Kalau sudah tanda tangan, tanggung jawabnya harus diselesaikan,” imbuhnya.

Deinas menegaskan bahwa kunjungannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja seluruh pihak. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan intensif hingga batas akhir tahun.

“Pembangunan tersebut bukan semata-mata pembangunan gedung, melainkan bagian dari penyediaan fasilitas pemerintahan untuk melayani masyarakat Papua Tengah,” tutup Deinas.