Pemprov Papua Tengah Gelar Rapat Koordinasi Tangani Konflik Suku Mee dan Kamoro
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat koordinasi virtual untuk membahas penanganan konflik sosial antarwarga Suku Mee dan Suku Kamoro di Distrik Kapiraya, Jumat (13/2/2026).
Rapat yang dipimpin Gubernur Meki Nawipa ini dihadiri Wakil Ketua I MRPT, Wakil Ketua IV DPRPT, Bupati Mimika, Bupati Deiyai, dan Bupati Dogiyai.
Plt. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, mengatakan rapat ini bertujuan merespons dinamika sosial di Kapiraya yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan menangani persoalan ini agar tidak meluas. Tim akan berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat dan tanah adat dari kedua suku untuk mencari solusi penyelesaian secara adat dan musyawarah,” ujar Albertus.
Selain itu, Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan surat edaran penghentian sementara pelayanan penerbangan ke Kapiraya dan aktivitas tambang rakyat maupun ilegal di wilayah tersebut.
Gubernur Meki Nawipa mengimbau masyarakat Suku Mee dan Kamoro di Kapiraya agar tetap membangun kerja sama dan menjaga persatuan.
“Pemerintah akan bekerja maksimal dalam waktu sesingkat-singkatnya agar persoalan ini tidak menyebar,” tegas Gubernur.
Untuk diketahui bersama Pemerintah juga akan membentuk tim di tingkat kabupaten dan provinsi untuk melakukan pendekatan kepada tokoh adat dan masyarakat. Hasil koordinasi akan dirumuskan bersama Forkopimda Provinsi Papua Tengah.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
