
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Monitoring Meja Semester I Tahun Anggaran 2026 di Aula LPP RRI Nabire, 13–14 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mengungkap fakta bahwa realisasi anggaran hingga pertengahan tahun masih berada di kategori rendah.
Berdasarkan data sistem digital e-Dalevbang PPT yang mencakup 175 program, 503 kegiatan, dan 1.545 subkegiatan, realisasi belanja keuangan dari total pagu APBD sebesar Rp3,17 triliun baru mencapai Rp769,7 miliar atau 24,22%. Sementara itu, realisasi fisik tercatat baru 14,63%. Data per 11 Agustus 2026 menunjukkan daya serap naik tipis menjadi 33,37%, namun masih menyisakan tantangan besar mengingat waktu tinggal empat bulan menuju akhir tahun.
Evaluasi Ketat dan Tindakan Korektif
Plt. Kepala Bapperida, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa fungsi pengendalian dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk tetap memasukkan data realisasi fisik secara akurat sebagai bahan laporan kepada Gubernur.
“Fungsi pengendalian dilakukan untuk mengambil tindakan korektif sedini mungkin. OPD tetap memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan tetap mengentry realisasi fisik,” ujar Elieser.
Menyusul monitoring meja ini, Bapperida akan segera turun melakukan Monitoring Lapangan untuk memverifikasi langsung kondisi fisik kegiatan di lapangan, guna memastikan kesesuaian antara laporan administratif dan realitas di lokasi.
Percepatan Pengadaan dan Kepatuhan Regulasi
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH, yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah dr. Silwanus A. Soemoele, menyatakan keprihatinannya terhadap rendahnya daya serap anggaran. Ia meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tanpa melanggar regulasi, serta mengutamakan produk dalam negeri.
Silwanus juga menekankan pentingnya pemanfaatan penuh aplikasi e-Dalevbang PPT untuk pemantauan real-time yang transparan dan akuntabel.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Kunci keberhasilan terletak pada pengendalian dan evaluasi yang terencana,” tegasnya saat membuka kegiatan.
Menuju Papua Tengah Emas
Seluruh jajaran Pemprov Papua Tengah diimbau untuk berkomitmen menerapkan pengendalian program yang efektif. Percepatan eksekusi anggaran di sisa waktu tahun 2026 ini menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan visi “Papua Tengah Emas: Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan”.
Melalui monitoring yang ketat ini, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi hambatan birokrasi lebih dini dan memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berdampak pada percepatan pembangunan daerah.