BKPSDM Papua Tengah Gelar Bimtek, Hadirkan Aplikasi Permudah Layanan ASN
NABIRE – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah terus berupaya membenahi administrasi kepegawaian. Saat ini, tercatat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov mencapai sekitar 2.300 orang, namun sekitar 25 persen di antaranya masih berstatus kepegawaian dari daerah asal atau kabupaten, yang berdampak pada proses administrasi seperti kenaikan pangkat dan pemberhentian.
Meski demikian, BKPSDM mencatat capaian positif. Per Februari 2025, Papua Tengah menempati posisi kedua sebagai daerah dengan disparitas data kepegawaian terkecil di wilayah Kantor Regional IX BKN Jayapura. Selain itu, daerah ini juga menjadi yang terbaik dalam pelaporan penginputan aplikasi E-Kinerja tahun 2025.
Kepala BKPSDM, Denci Meri Nawipa, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Oleh karena itu, melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) ini saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk memahami sistem peremajaan data serta usulan kenaikan pangkat dan pemberhentian ASN,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi ASN, Natalion Patoding, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian agar proses administrasi berjalan lebih cepat dan efektif.
Bimtek ini juga menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai kendala pelayanan. Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah penggunaan aplikasi layanan untuk mempermudah peremajaan data.
“Dengan sistem ini, ASN tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor BKPSDM, cukup melalui aplikasi layanan pengaduan yang tersedia,” jelas Natalion.
Ia berharap, melalui kegiatan ini implementasi kebijakan Satu Data ASN dapat berjalan lebih optimal, sehingga tercipta tata kelola administrasi yang terstruktur, transparan, dan akuntabel.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
