Selamatkan Mangrove, Dongkrak Ekonomi: Pemprov Papua Tengah Luncurkan Strategi Ekowisata dan Rehabilitasi Pesisir
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah resmi membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk melindungi dan mengelola ekosistem mangrove. Pembentukan ini diumumkan dalam Sosialisasi dan Pembentukan KKMD. Kamis (21/05/2026) Bertempat di Aula Hotel Mahavira, Kabupaten Nabire.
Dihadiri oleh Pejabat Forkopimda Papua Tengah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (DLHKP) Papua Tengah Yan Richard Pugu, akademisi dari Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire, perwakilan PT Freeport Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, hadir mewakili Gubernur Meki Nawipa. Dalam sambutannya, Victor Fun menekankan bahwa wilayah pesisir Papua Tengah memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan lingkungan serius, khususnya kerusakan mangrove akibat aktivitas pembukaan lahan dan pemanfaatan kawasan yang tidak tertata.
Mangrove: Penyangga Hidup dan Penjaga Iklim
Victor Fun menyoroti peran vital mangrove bukan hanya sebagai pelindung pantai dari abrasi, tetapi juga sebagai habitat biota laut sumber penghidupan masyarakat pesisir, serta penyerap karbon alami untuk mitigasi perubahan iklim.
“Jika kondisi kerusakan mangrove tidak segera ditangani secara bersama-sama, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut dan lingkungan sekitar,” ujar Victor Fun membacakan amanat Gubernur.
Ia menegaskan bahwa perlindungan mangrove tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, sektor swasta, masyarakat adat, komunitas lingkungan, hingga masyarakat pesisir itu sendiri.
Tiga Fokus Utama KKMD
Melalui pembentukan KKMD, Pemprov Papua Tengah menetapkan tiga agenda strategis yang harus dijalankan secara kolaboratif:
1. Menyusun Kebijakan Terpadu: Menciptakan satu peta dan perencanaan yang jelas dalam pengelolaan mangrove di seluruh provinsi.
2. Mempercepat Rehabilitasi: Melakukan aksi nyata penanaman kembali (replanting) pada kawasan mangrove yang telah rusak.
3. Mendorong Ekonomi Berkelanjutan: Memastikan kelestarian lingkungan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pengembangan ekowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
“Wadah ini dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi aspek administratif, melainkan sebagai mesin penggerak kolaborasi lintas sektor,” tegas Victor Fun.
Komitmen Pembangunan Berkelanjutan
Kepala DLHKP Papua Tengah, Yan Richard Pugu, beserta jajaran akademisi dari USWIM Nabire dan perwakilan sektor swasta seperti PT Freeport Indonesia, berkomitmen untuk mendukung penuh operasionalisasi KKMD. Mereka akan terlibat aktif dalam penyusunan rencana kerja yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan daerah.
Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Papua Tengah yang “Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan”. Pemprov Papua Tengah memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur tidak mengorbankan kualitas lingkungan, demi menjamin keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang.
Setelah sosialisasi ini, seluruh anggota KKMD diharapkan segera menyusun program kerja nyata untuk menyelamatkan “paru-paru biru” Papua Tengah dari ancaman degradasi lingkungan.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
