Jangan Salahkan Gubernur Papua Tengah Soal Keamanan, Freny Anouw Ingatkan Wewenang Bupati dan Pusat
NABIRE – Salah satu Kaum Intelektual Papua Tengah, Freny Anouw mengimbau seluruh masyarakat Papua Tengah, khususnya di wilayah Mepago, untuk tidak terprovokasi oleh beredarnya kembali video lama Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di berbagai media sosial. Pada Selasa (29/07/2026) Keterangan pers dikirim kepada media ini sore tadi.
Anouw menegaskan bahwa penyebaran video usang tersebut merupakan strategi lawan politik yang didasari oleh rasa iri hati dan perbedaan pendapat, dengan tujuan menciptakan kebencian publik terhadap kepala daerah.
Dalam pernyataannya, Anouw menjelaskan bahwa video yang saat ini viral telah beredar luas hingga ke pesan pribadi (DM) warga. Ia meminta masyarakat untuk bijak dan tidak menanggapi hoaks atau konten yang sudah kedaluwarsa tersebut.
“Banyak orang sekarang menyebarkan video lama ini. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan menanggapi hal itu. Karena itu banyak lawan politik, ada iri hati, ada beda pendapat dengan Pak Gubernur, mereka menyebarkan video itu untuk bagaimana supaya membenci Pak Gubernur,” jelas Anouw.
Sinergi semua Pihak, Akhirnya Jenazah Presenter Yanto Indorway sudah ditemukan di
Tegas Soal Pembagian Kewenangan: Jangan Salahkan Gubernur
Selain isu video, Anouw juga menyoroti kesalahpahaman masyarakat terkait kewenangan penanganan keamanan di setiap kabupaten. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki batas wewenang tersendiri, berbeda dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Pusat.
“Jangan seakan-akan semua kewenangan di daerah dilimpahkan dan disalahkan ke Gubernur. Hari ini apa gunanya pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yaitu kabupaten? Bupati punya peran aktif dan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Anouw menekankan bahwa kehadiran militer, batalion, dan Polres di setiap kabupaten merupakan bagian dari struktur keamanan yang berada di bawah koordinasi tingkat kabupaten dan pusat, bukan sepenuhnya tanggung jawab eksekutif provinsi.
Pernyataan paling keras dari Anouw ditujukan kepada lembaga legislatif, baik di tingkat daerah (DPRK), provinsi (DPRP), maupun pusat (DPR RI). Ia menilai para wakil rakyat tersebut seolah “tutup mata” dan tidak bersuara saat masyarakat menghadapi krisis keamanan, seperti penembakan dan musibah lainnya.
“Sekarang yang perwakilan rakyat itu di mana? Yang bersuara untuk kepentingan masyarakat ini? Karena masyarakat sudah menangis. Ada penembakan, ada musibah penerbangan. Yang berhak untuk menyalurkan aspirasi itu adalah wakil rakyat. Hari ini saya heran,” ungkap Anouw dengan nada prihatin.
Ia mempertanyakan mengapa tidak ada audiensi atau kritik tajam dari anggota DPR terhadap situasi terkini, padahal merekalah yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat. Anouw bahkan membandingkan respons cepat Bupati Puncak Jaya, Elvis Tabuni, yang langsung melapor ke Menteri HAM saat terjadi insiden penembakan, dengan sikap diam sebagian besar anggota dewan.
Kepada para kaum intelektual Papua Tengah, Anouw menyerukan agar kritik yang dibangun didasarkan pada pemahaman aturan main (konstitusi dan UU) serta tidak terjebak dalam narasi saling menjatuhkan.
“Banyak kamu intelektual yang menyerang ke Gubernur. Sebenarnya Gubernur siapa? Dia ini bukan DPR. Dia ini perpanjangan tangan dari Presiden. Kapan Bupati pernah audiensi dengan Gubernur? DPR daerah pernah audiensi dengan Gubernur? Tidak ada,” jelasnya.
Anouw menutup pernyataannya dengan ajakan untuk menjaga persatuan dan menunggu momen pertarungan politik yang wajar pada pemilu lima tahun mendatang, alih-alih saling memecah belah melalui narasi negatif di masa pemerintahan saat ini.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
- Sinergi semua Pihak, Akhirnya Jenazah Presenter Yanto Indorway sudah ditemukan di
📊Statistik Website