Masih Bergantung 90% Pasokan Luar, Pemprov Papua Tengah Perkuat Ketahanan Pangan Daerah

NABIRE — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah, yang mencapai 80 hingga 90 persen dari total kebutuhan. Untuk mengatasi defisit beras yang mencapai 76.500 ton per tahun, Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, menginstruksikan penguatan sektor pertanian lokal melalui pemberdayaan petani dan penyuluh secara berkelanjutan.

Persoalan ketahanan pangan ini menjadi atensi utama Gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, pada kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. Acara tersebut berlangsung pada 14–16 Oktober 2026 di Aula LPP RRI Nabire.

Berdasarkan data statistik tahun 2024, produksi beras lokal Papua Tengah baru mencapai 3.500 ton per tahun. Angka ini sangat timpang dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat yang mendekati 80.000 ton per tahun. Kesenjangan serupa juga terjadi pada komoditas pokok lainnya seperti minyak goreng dan gula.

“Pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi serta kondisi wilayah masing-masing,” pesan Gubernur Meki Nawipa dalam sambutan yang dibacakan Tumiran.

Gubernur menegaskan bahwa pertanian tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan menghasilkan bahan makanan, melainkan sebagai sektor strategis penentu kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk berkolaborasi, karena ketahanan pangan tidak bisa dibebankan pada satu dinas saja.

Baca Juga

17 jam  lalu

Wagub Papua Tengah Kunjungi Puncak Jaya: Serahkan 34 Motor dan Pastikan Program SSH Berjalan

49 admin

Menanggapi tingginya ketergantungan pangan dari luar daerah, Gubernur memberikan atensi khusus kepada para penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan. Ia mengingatkan agar kegiatan bimbingan teknis tidak berhenti sebagai agenda seremonial yang hanya menghasilkan laporan administratif.

“Pelatihan tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Harus ada dampak nyata yang dirasakan oleh petani di lapangan,” tegas Gubernur.

Penyuluh dituntut untuk turun langsung mendampingi petani dan membantu menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari kelangkaan bibit unggul, kebutuhan pupuk, pengelolaan lahan, hingga optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Di sisi lain, Pemprov Papua Tengah juga mendorong optimalisasi komoditas pangan lokal di wilayah pegunungan, seperti Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya. Komoditas seperti keladi, ubi-ubian, dan jagung dinilai berpotensi besar menjadi alternatif pangan sekaligus komoditas ekonomi.

Namun, Gubernur mengingatkan agar hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. “Hasil panen perlu dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan petani di kampung-kampung,” imbuhnya.

Meski mengakui tantangan geografis dan infrastruktur distribusi yang rumit, Pemerintah meminta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menjadikan kondisi alam sebagai alasan berhenti berinovasi di sektor pertanian.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Papua Tengah, Karlos Murib, menyatakan bahwa keberhasilan kemandirian pangan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, program penyuluhan tahun 2026 difokuskan pada penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kompetensi teknis.

“Keberhasilan pembangunan pertanian sangat bergantung pada kualitas SDM, khususnya petani dan penyuluh. Pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan ini tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi harus diterapkan langsung untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani,” ujar Karlos.

Sebagai daerah otonom baru yang berusia sekitar empat tahun, Papua Tengah terus memperkuat fondasi pembangunannya. Melalui sinergi lintas sektor, pendampingan berkelanjutan, dan hilirisasi produk lokal, Pemprov Papua Tengah optimistis dapat mewujudkan sistem ketahanan pangan yang mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.