Perintah Gubernur, Tim Khusus Dibentuk untuk Selesaikan Konflik Kapiraya
MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, Dogiyai, dan Deiyai bersama unsur Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah telah menyepakati 4 poin penting dalam deklarasi bersama penanganan konflik sosial Kapiraya. Deklarasi ini merupakan hasil Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Penanganan Konflik Sosial Kapiraya yang digelar di Timika, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Rakor dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, serta perwakilan Pemprov Papua Tengah.
Poin-poin yang disepakati adalah:
1. Komitmen menjalankan Rencana Aksi (Renaksi) terpadu Tim Harmonisasi Kapiraya sebagai landasan operasional tunggal penanganan konflik di wilayah Kapiraya.
2. Sinkronisasi tapal batas wilayah adat secara cermat guna mencegah kesalahpahaman antar-suku dan mengantisipasi tumpang tindih persoalan sosial.
3. Menjaga keamanan dan stabilitas selama proses harmonisasi dan verifikasi lapangan berlangsung.
4. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, mediasi, serta penyusunan rekomendasi akhir secara transparan dan akuntabel untuk dilaporkan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.
Deklarasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk mewujudkan harmoni dan persaudaraan di wilayah Kapiraya, Provinsi Papua Tengah.
Kesempatan itu, Bupati Dogiyai, Yudas Tebai, mengumumkan pembentukan tim khusus untuk menangani konflik sosial antara suku Mee dan Kamoro di wilayah adat Kapiraya. Tim ini dibentuk sebagai respons cepat atas perintah Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa.
Dalam rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya, Tebai menyatakan bahwa tim khusus ini terdiri dari anggota yang memiliki hak dan pengetahuan tentang wilayah Kapiraya. Dengan melakukan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan kedaulatan musyawarah adat.
“Kita hanya membantu mereka untuk saling berbicara dan memutuskan di mana batas antara masyarakat Mee dan Kamoro,” kata Tebai.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari kompleksitas masalah.Pemerintah Kabupaten Timika, Deiyai, dan Pemerintah Papua Tengah telah diajak untuk bersama-sama turun ke Kapiraya untuk menyelesaikan konflik.
“Dengan kerja sama dan pendekatan yang tepat, konflik dapat diselesaikan secara damai dan adil.”harapnya.*
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
