Pemprov Papua Tengah Perkuat SDM, Sebanyak 60 ASN Ikut Uji Sertifikasi PBJ Level 1 dan PPK Tipe C
NABIRE- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) melalui peningkatan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1 dan Ujian Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C yang dibuka di Laboratorium Komputer SMA Negeri 1 Nabire, pada Jumat (24/7/2026).
Kegiatan strategis ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Tumiran, S.Sos., M.AP., yang mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa. Hadir pula perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan jajaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Meki Nawipa mengapresiasi sinergi antara LKPP dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sertifikasi ini. Ia menekankan bahwa penerapan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menuntut pelaku pengadaan memiliki kompetensi yang lebih baik agar proses pengadaan berjalan profesional, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan berintegritas.
“Sebagai provinsi yang masih relatif baru, Papua Tengah membutuhkan lebih banyak aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional. Sertifikasi menjadi langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Gubernur.
Sebanyak 47 peserta mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 pada hari pertama, sementara 13 peserta lainnya dijadwalkan mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi PPK Tipe C pada Sabtu (25/7/2026). Total ada 60 ASN yang diuji kompetensinya dalam rangkaian kegiatan ini.
Gubernur menegaskan bahwa sertifikat kompetensi bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab moral dan hukum dalam mengelola anggaran negara. Ia mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti ujian dengan disiplin tinggi dan menjunjung tinggi kejujuran.
“Jangan biarkan penyimpangan terjadi. Bangunlah tata kelola pengadaan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas serta mempercepat pembangunan di Papua Tengah,” tegas Meki.
Ia juga menginstruksikan Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk terus memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, pembinaan berkelanjutan, serta mempererat kerja sama dengan LKPP untuk memastikan standar nasional terpenuhi.
Dengan bertambahnya jumlah ASN bersertifikat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap proses pengadaan barang dan jasa di berbagai perangkat daerah akan semakin tertib dan efisien. Hal ini diharapkan dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Papua Tengah dalam mewujudkan Good Governance dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
Pos terkait
Dana Otsus 30 Persen untuk Pendidikan
📊Statistik Website
