BKPSDM Papua Tengah Tolak Tuntutan Kode R, Ini Alasannya
NABIRE – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah Denci Meri Nawipa, S.IP angkat bicara menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok “Kode R” di Kantor BKPSDM pada Senin, 15 September 2025.
Untuk diketahui, kelompok yang menamakan diri “Pencari Kerja Kode R” ini adalah pelamar formasi Orang Asli Papua (OAP) yang tidak lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi Papua Tengah tahun 2024 lalu. Aksi mereka sempat viral di sejumlah platform media sosial.
“Mereka ini meminta diakomodir masuk K2 Provinsi Papua Tengah sementara formasi ini tak ada di Provinsi Papua Tengah. Yang kedua, mereka meminta masuk PPPK. Itu pun di provinsi tak ada. Sesuai aturan, PPPK itu ada di kabupaten dan hanya untuk tenaga kesehatan dan guru saja yang sudah honor lama di kabupaten itu.
Kemudian, mereka minta masuk Honor di Papua Tengah, itu pun formasi tidak ada. Jadi tegas kita tidak bisa penuhi tuntutan mereka karena tak sesuai aturan,” kata Denci Nawipa di ruang kerjanya, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Denci, sudah berulang kali, demonstrasi ini digelar oleh Pencaker Kode R. Kelompok ini pun sudah paham bahwa secara aturan, mereka telah gugur dalam proses penerimaan CPNS Formasi 2024. Apalagi tahapan CPNS 2024 mulai dari pengumumanan, penerbitan NIP, penyerahan SK CPNS, hingga Latsar sudah dan sedang diikuti oleh 874 CPNS Papua Tengah itu.
“Mau demo berulang kali, ribut ke sana kemari pun tetap tidak bisa kita proses karena tuntutan mereka tidak sesuai aturan. Karena itu, saran kami, tunggu ada penerimaan berikut baik di provinsi maupun kabupaten baru siapkan diri baik-baik dan ikut tes lagi. Karena yang menentukan lulus atau tidak ya peserta sendiri dari nilai ujian,” ujar mantan Kepala BKD Kabupaten Paniai ini.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
Tidak ada komentar