Gubernur Meki Nawipa Paparkan 12 Poin Kesepakatan Dalam Dialog Strategis Bersama Wamen Bappenas RI
MIMIKA – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Febrian Alphyanto Ruddyard, menggelar Dialog Strategis bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, pada Kamis (30/7/2026).
Kegiatan berskala nasional ini dihadiri oleh para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari enam provinsi di Tanah Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah), serta perwakilan kementerian/lembaga pusat seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDT. Turut hadir pula Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan anggota Badan Pengarah Papua.
Dialog ini merujuk pada payung hukum utama yakni UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus), Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Papua 2022–2041, serta Perpres No. 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. RAPPP memuat 19 program prioritas yang selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan visi Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutannya yang mewakili Asosiasi Kepala Daerah Provinsi Se-Tanah Papua, menegaskan bahwa era Otsus jilid dua adalah babak baru untuk perubahan Papua. Ia menyoroti pentingnya koordinasi kuat agar pembangunan tidak berjalan sektoral dan parsial.
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
“Tanpa desain koordinasi yang kuat, program pembangunan di Papua berisiko akan berjalan secara sektoral dan parsial, tidak saling terhubung, tidak tepat sasaran, dan tidak mampu menjawab akar persoalan mendasar di Papua secara komprehensif,” ujar Meki.
Meki juga melaporkan progres implementasi 12 Poin Kesepakatan Timika yang telah ditandatangani oleh keenam gubernur pada 11 Mei 2026 lalu dan disampaikan resmi kepada Presiden. Beberapa poin kunci yang menjadi fokus percepatan antara lain:
Pertama, Asosiasi Gubernur berkomitmen penuh mendukung penuh Astacita Presiden;
Kedua, Asosiasi Gubernur mendorong tetap dilanjutkannya program strategis nasional berupa percepatan penuntasan jalan Trans Papua, BBM satu harga, KEK Sorong, Destinasi Pariwisata Raja Ampat, Kawasan Industri Bintuni dan Fakfak, Kawasan Industri Perikanan Nabire, Biak, Timika, Merauke, Kawasan Industri Timika, Kawasan Sentra Pertanian Nabire, Merauke dan Papua Pegunungan untuk mendukung Astacita ketahanan pangan dan energi-nya Bapak Presiden.
Ketiga, Asosiasi Gubernur mendorong percepatan pembangunan infrastuktur kawasan di pusat pemerintahan provinsi di 4 Daerah Otonom Baru;
Keempat, Asosiasi Gubernur mendorong pembinaan berkelanjutan dari pemerintah pusat melalui pembentukan tim task force di setiap provinsi untuk memperkuat tata kelola dana otsus serta Revisi Undang-undang Otsus Papua;
Kelima, Asosiasi Gubernur berkomitmen mendorong terwujudnya Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif serta implementasi pelaksanaan RIPPP dan RAPPP;
Keenam, Asosiasi Gubernur berkomitmen mengawal peningkatan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana arahan dan janji Bapak Presiden di Istana pada 16 Desember 2025, sudah terwujud;
Ketujuh, Asosiasi Gubernur berkomitmen mendorong terwujudnya Papua sebagai Provinsi Olahraga yang memiliki payung hukum berupa Inpres maupun Perpres;
Kedelapan, Asosiasi Gubernur berkomitmen memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala daerah Provinsi melalui pembentukan legalitas badan hukum dan sekretariat asosiasi di setiap provinsi yang dipimpin oleh Sekda di masing- masing provinsi sebagai wadah sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di lapangan;
Kesembilan, Asosiasi Gubernur berkomitmen membangun kolaborasi dengan para Bupati/Walikota, MRP, DPRP, DPRK, BP3OKP, Komite Eksekutif Papua dalam percepatan pembangunan Papua;
Kesepuluh, Asosiasi Gubernur berkomitmen untuk fokus pada program unggulan berupa pendataan sosial ekonomi terpilah OAP dan non- OAP, Sekolah Sepanjang Hari, Beasiswa Pendidikan bagi OAP, Jaminan Kesehatan OAP dan perlindungan sosial bagi OAP rentan;
Kesebelas, Asosiasi Gubernur berkomitmen bahwa kekayaan alam di Tanah Papua tidak hanya dinikmati oleh daerah penghasil, namun menjadi berkat bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua secara adil dengan filosofi satu untuk enam, enam untuk satu;
Kedua belas, Asosiasi Gubernur berkomitmen melakukan pertemuan rutin paling sedikit satu kali dalam setahun, untuk merumuskan kebijak strategis kepada Bapak Presiden dan para pemangku kepentingan lainnya
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan bahwa momentum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 oleh pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 oleh daerah harus dimanfaatkan secara optimal.
“Keberhasilan RAPPP hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah dan semangat yang sama. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan penganggaran daerah selaras dengan RAPPP Tahun 2025–2029,” jelas Febrian.
Febrian menilai dialog strategis ini sebagai langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (termasuk BUMN dan swasta), serta masyarakat sipil. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk bergerak kompak guna mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
Para peserta dialog sepakat bahwa kualitas pembangunan Indonesia tidak hanya diukur dari wilayah yang sudah maju, tetapi juga dari keberhasilan mengurangi kesenjangan di Papua. Percepatan pembangunan di Tanah Papua dianggap sebagai kunci utama dalam konsolidasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia menuju target Indonesia Emas 2045.
Dengan disepakatinya arah kebijakan yang lebih sinkron, diharapkan 19 program prioritas dalam RAPPP dapat dieksekusi dengan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kemandirian ekonomi masyarakat asli Papua.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
📊Statistik Website