Gubernur Meki Nawipa Perintahkan Pemkab Alokasi Anggaran Cadangan Pangan, Data Harus Terverifikasi BPS
NABIRE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Cadangan Pangan di Ruang Rapat Wakil Gubernur, pada Selasa (28/7/2026). Rakor ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di wilayah tersebut, mulai dari keterbatasan akses geografis hingga kerentanan terhadap bencana alam.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa melalui amanat tertulis yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pembangunan Setda Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos., M.AP.
Turut hadir Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Rachmi Widiriani, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kepala Perum Bulog Cabang Nabire, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), serta seluruh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kabupaten se-Papua Tengah, baik secara langsung maupun daring.
Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi “Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan”. Untuk mencapai hal tersebut, ia memberikan empat arahan pokok kepada seluruh pemangku kepentingan:
Sinergi semua Pihak, Akhirnya Jenazah Presenter Yanto Indorway sudah ditemukan diÂ
1. Komitmen Anggaran: Pemerintah kabupaten wajib menyusun dan mengalokasikan anggaran cadangan pangan secara memadai dan berkelanjutan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Data Akurat dan Terbuka: Setiap kabupaten wajib menyampaikan data stok dan kondisi lapangan secara berkala. Data ini harus diverifikasi bersama BPS sebagai rujukan resmi bagi provinsi maupun Bulog untuk menghindari kesenjangan informasi.
3. Pengelolaan Efisien dan Diversifikasi: Pengelolaan cadangan pangan harus menerapkan prinsip tepat jumlah, mutu, sasaran, dan waktu. Gubernur juga mendorong penguatan pemanfaatan pangan lokal seperti sagu, umbi-umbian, serta hasil perikanan dan peternakan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
4. Hasil Nyata dan Terukur: Rakor harus melahirkan rencana tindak lanjut yang konkret. Pelaksanaan program akan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya di lapangan.
Dr. H. Tumiran menjelaskan bahwa rakor ini diselenggarakan sebagai respons terhadap tantangan nyata yang dihadapi Papua Tengah, seperti biaya distribusi yang tinggi dan dampak perubahan iklim. Ia mengajak seluruh pihak untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan secara jujur agar hambatan dapat segera diselesaikan.
“Jangan biarkan hasil pertemuan ini hanya menjadi dokumen. Aksi nyata di lapangan adalah kunci,” tegasnya.
Kehadiran Direktur dari Badan Pangan Nasional dan perwakilan Bulog dalam rakor ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan instansi pusat dalam menjamin stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Dengan kolaborasi ini, Pemprov Papua Tengah optimis dapat menciptakan sistem ketahanan pangan yang mandiri dan tangguh demi kesejahteraan masyarakat.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
- Sinergi semua Pihak, Akhirnya Jenazah Presenter Yanto Indorway sudah ditemukan diÂ
📊Statistik Website