Perangi Korupsi Sejak Perencanaan, Kejati Papua Gandeng Pemprov Papua Tengah Kawal Proyek Strategis
NABIRE – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Dr. Jefferdian, beserta rombongan tiba di Kabupaten Nabire,Minggu (17/5/2026) tadi. Kedatangan orang nomor satu di Kejati Papua ini disambut langsung oleh jajaran Forkopimda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dalam suasana penuh kehormatan, menandai dimulai langkah konkret penguatan integritas pembangunan di wilayah tersebut.
Penyambutan berlangsung di kawasan elit Nabire dan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, Silwanus Soemoele, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Administrasi Umum, Viktor Fun, yang mewakili Gubernur Papua Tengah.
Turut hadir dalam acara penyambutan tersebut Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire beserta jajaran, para anggota Forkopimda Papua Tengah, serta empat bupati dari wilayah adat Meepago, yaitu Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Dogiyai. Kehadiran para kepala daerah ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan.
Kunjungan kerja dua hari ini memiliki agenda strategis yang dijadwalkan puncaknya pada Senin (18/5/2026). Dr. Jefferdian akan memimpin penandatanganan dua dokumen penting:
1. Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua.
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tengah dengan Kejaksaan Tinggi Papua.
MoU antara Pemprov Papua Tengah dan Kejati Papua menjadi landasan hukum bagi pendampingan dan pengamanan proyek-proyek strategis daerah. Melalui kerjasama ini, Kejati Papua akan terlibat aktif sejak tahap perencanaan untuk membantu mitigasi risiko hukum, memastikan transparansi anggaran, serta mengawal pelaksanaan di lapangan agar bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dalam sambutannya, Pj. Sekda Silwanus Soemoele menyambut baik inisiatif Kejati Papua. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dan program strategis di Papua Tengah harus berjalan bersih dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.
“Kehadiran Bapak Kajati adalah momentum penting bagi kami. Dengan pendampingan hukum sejak dini, kami yakin setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Silwanus.
Sementara itu, Dr. Jefferdian menyatakan bahwa kehadiran kejaksaan di tengah-tengah pemerintah daerah bukan untuk menghambat, melainkan untuk memfasilitasi agar birokrasi berjalan sesuai koridor hukum.
“Kami hadir sebagai mitra strategis. Tujuan akhirnya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas di Papua Tengah, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum di kemudian hari,” jelas Dr. Jefferdian.
Selain isu pembangunan, PKS dengan KPU Papua Tengah juga menjadi fokus perhatian, terutama dalam rangka menjaga kemurnian suara dan pencegahan pelanggaran pemilu di masa mendatang, mengingat dinamika politik di Papua yang terus berkembang.
Kunjungan Kajati Papua ini diharapkan menjadi awal baru bagi terciptanya sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya.
Pos terkait
STATISTIK PEMBACA
