Sambut HUT ke-81 RI, Pemprov Papua Tengah Gelar Layanan Adminduk Gratis di Nabire
NABIRE – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Pemberdayaan Masyarakat berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire menggelar layanan administrasi kependudukan (Adminduk) gratis. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Kompleks Bandara Lama Nabire, pada Sabtu (8/8/2026).
Layanan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung visi “Papua Tengah Terang” di bawah kepemimpinan Gubernur Meki Nawipa, SH dan Wakil Gubernur Deinas Geley, S.Sos, M.Si. Ribuan masyarakat tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus berbagai dokumen penting tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Kepala Seksi Evaluasi dan Monitoring Data Kependudukan pada Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah, Herman Anou, S.Sos, M.IP, menjelaskan bahwa layanan gratis ini mencakup spektrum yang luas. Masyarakat dapat mengurus pengurusan dan pemutakhiran Kartu Keluarga (KK), KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga berbagai akta catatan sipil seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan.
“Dalam aksi pelayanan adminduk ini, masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan secara gratis… serta berbagai layanan perubahan dan pemutakhiran data kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Herman.
Selain penerbitan dokumen baru, layanan ini juga memfasilitasi pemutakhiran data bagi warga yang mengalami perubahan status atau informasi pribadi, memastikan basis data kependudukan di Papua Tengah tetap mutakhir.
Menurut Herman, akurasi data kependudukan bukan hanya soal statistik pemerintah, melainkan fondasi bagi kepastian hukum setiap individu. Dengan memiliki dokumen yang sah, warga negara dapat mengakses hak-hak dasar mereka, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
“Tujuan utama pelayanan administrasi kependudukan gratis adalah memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, dan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan dokumen kependudukan tanpa hambatan biaya,” tegasnya.
Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten ini dinilai efektif memangkas birokrasi dan membawa pelayanan langsung ke tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang sebelumnya terkendala akses atau biaya untuk mengurus dokumen di kantor dinas.
Herman Anou juga menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini. Ia berharap momentum HUT ke-81 RI dapat meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya legalitas identitas.
“Kami berterima kasih karena banyak masyarakat Provinsi Papua Tengah banyak yang hadir dan memanfaatkan layanan ini demi memastikan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan yang akurat,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pelayanan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Melalui slogan “Dokumen Lengkap, Data Akurat, Pelayanan Dekat Dengan Masyarakat”, Pemprov Papua Tengah optimis dapat mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi dan siap bersaing di era pembangunan.
Pos terkait
BeritaTERBARU
Pemprov Papua Tengah Harapkan Layanan Hukum Jangkau Kampung
STATISTIK PEMBACA
